Pertemuan Kerja Trump dan Putra Mahkota Arab Saudi Dijadwalkan pada 18 November

Pertemuan kerja antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, telah dijadwalkan berlangsung di Gedung Putih pada tanggal 18 November 2025. Meskipun kunjungan ini tidak memiliki status sebagai resepsi kenegaraan resmi, kedatangan Muhammad bin Salman akan ditandai dengan upacara di South Lawn (Halaman Selatan) dan penyambutan di South Portico (Serambi Selatan). Prosedur penyambutan yang istimewa ini secara tegas menyoroti betapa pentingnya hubungan strategis bilateral antara kedua negara.

Tujuan utama dari perundingan ini adalah untuk memperkuat kemitraan strategis jangka panjang, dengan fokus utama pada sektor energi, kerja sama pertahanan, dan teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan (AI). Menurut laporan media Amerika, agenda pertemuan mencakup potensi penandatanganan perjanjian bernilai miliaran dolar, khususnya di bidang pertahanan. Hal ini mirip dengan pakta yang baru-baru ini disepakati AS dengan Qatar, yang menyamakan serangan terhadap sekutu sebagai ancaman terhadap keamanan Amerika Serikat sendiri. Selain itu, mereka juga berencana membahas gencatan senjata di Gaza dan proses normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, yang merupakan prioritas utama bagi pemerintahan Trump.

Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Putra Mahkota Muhammad bin Salman ke AS sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Istanbul pada tahun 2018, sebuah insiden yang sebelumnya sempat menimbulkan ketegangan signifikan dalam kontak diplomatik. Di tengah kunjungan tersebut, berbagai organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch, mendesak pemerintah AS untuk secara terbuka mengangkat isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi.

Sejalan dengan aktivitas diplomatik, Arab Saudi terus melanjutkan transformasi internalnya di bawah program ambisius “Visi 2030”. Sebagai bagian dari upaya ini, pada September 2025, moratorium kenaikan sewa selama lima tahun diberlakukan di Riyadh untuk properti hunian dan komersial. Kebijakan ini diinisiasi setelah Putra Mahkota menyebut kenaikan harga sewa mencapai “tingkat yang tidak dapat diterima”. Kini, semua kontrak sewa di ibu kota wajib didaftarkan melalui platform digital nasional yang dikenal sebagai Ejar.

Di sektor teknologi, langkah penting telah diambil melalui peluncuran perusahaan negara “Humain” pada 12 Mei 2025. Perusahaan ini dikelola langsung oleh Putra Mahkota dan didukung oleh Dana Investasi Publik (PIF), yang mengelola aset senilai sekitar 940 miliar dolar AS. “Humain” bertujuan mengembangkan seluruh rantai nilai penciptaan AI, termasuk pengembangan model bahasa besar (LLM) Arab multibahasa yang kuat serta pembangunan pusat data. Tujuannya adalah memposisikan Kerajaan sebagai pusat AI global. Selama kunjungan Presiden Trump pada Mei 2025, “Humain” telah menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi Amerika, termasuk kesepakatan dengan Nvidia untuk pasokan 18.000 akselerator Blackwell dan komitmen investasi sebesar 10 miliar dolar AS dari AMD untuk proyek-proyek bersama.

Pertemuan yang akan datang di Washington ini dipandang sebagai upaya kedua belah pihak untuk mengukuhkan hasil nyata di sektor-sektor yang sangat penting. Isu sentral dalam perundingan mencakup upaya normalisasi hubungan dengan Israel, yang menuntut adanya peta jalan bagi pembentukan negara Palestina, serta masalah akses Riyadh terhadap chip AI Amerika. Kunjungan ini menunjukkan bahwa Riyadh kini bertindak sebagai inisiator dalam membangun arsitektur regional baru di bawah kepemimpinan AS, menegaskan peran strategisnya di Timur Tengah.