Eskalasi di Karibia: Strategi Trump dan Respons Venezuela di Tengah Isu Keamanan Regional

Strategi pemerintahan Donald Trump, yang mulai menjabat pada Januari 2025, berpusat pada penanggulangan kejahatan transnasional dan perdagangan narkoba. Sebagai langkah awal yang signifikan, pada Februari 2025, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengambil tindakan luar biasa dengan secara resmi menetapkan delapan struktur kriminal besar Amerika Latin sebagai “Organisasi Teroris Asing”. Kelompok-kelompok yang masuk daftar hitam ini mencakup jaringan kriminal seperti Tren de Aragua dan Mara Salvatrucha (MS-13), serta kartel-kartel narkoba besar Meksiko: Sinaloa, Jalisco New Generation, United Cartels, Northeast Cartel, Gulf Cartel, dan La Nueva Familia Michoacana.

Perhatian khusus dari Washington diarahkan pada organisasi “Tren de Aragua”. Jaringan ini bermula dari penjara Tocoron di Venezuela, namun telah berkembang menjadi salah satu jaringan kriminal terbesar di Amerika Latin, diperkirakan memiliki lebih dari 5.000 anggota. Merespons apa yang disebutnya sebagai “invasi” oleh kelompok ini, Presiden Trump pada Maret 2025 mengaktifkan ketentuan dalam Undang-Undang Negara Musuh (Hostile States Act). Aktivasi ini memfasilitasi proses deportasi yang disederhanakan bagi individu yang dicurigai menjadi anggotanya.

Puncak dari kebijakan agresif ini terjadi pada 3 September 2025, ketika pemerintahan Trump melancarkan serangan mematikan yang ditargetkan terhadap sebuah kapal yang diyakini terkait dengan “Tren de Aragua” di perairan internasional. Kepala Pentagon, Pete Hegseth, mengonfirmasi bahwa operasi tersebut dilaksanakan atas perintah presiden dan berhasil melenyapkan enam individu yang dilabeli sebagai “narkoteroris”. Pasukan Amerika dilaporkan tidak mengalami kerugian apa pun.

Insiden ini terjadi di tengah peningkatan kehadiran militer AS di Karibia, di mana pada awal September, setidaknya tujuh kapal Amerika, termasuk kelompok tempur kapal induk yang dipimpin oleh USS Gerald Ford, telah dikerahkan. Sejalan dengan tindakan federal, pada September 2024, Gubernur Texas Greg Abbott juga telah menetapkan “Tren de Aragua” sebagai organisasi teroris dan memulai operasi untuk menekan aktivitas mereka di wilayah negara bagian tersebut.

Reaksi dari Caracas sangat keras. Presiden Venezuela Nicolás Maduro menggambarkan tindakan Washington sebagai “perang psikologis” yang bertujuan untuk “mengintimidasi, memecah belah, dan mendemoralisasi” rakyat Venezuela. Menanggapi serangan yang dilakukan AS, Maduro segera mengumumkan mobilisasi pasukan dan milisi untuk mempertahankan negara. Ia menyatakan kesiapan untuk menghadapi “ancaman bom, kematian, dan pemerasan”.

Eskalasi ini terjadi menjelang KTT Amerika Kesepuluh (Tenth Summit of the Americas), yang dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2025 di Punta Cana, Republik Dominika. Tema pertemuan tersebut adalah “Membangun belahan bumi yang aman dan berkelanjutan dengan kemakmuran bersama,” dengan fokus utama pada keamanan manusia. Namun, suasana politik menjelang KTT tersebut telah tercemar oleh keputusan tuan rumah untuk tidak mengundang Venezuela, Kuba, dan Nikaragua.

Havana mengecam keputusan ini sebagai tindakan sensor yang dipaksakan oleh Washington, yang dikhawatirkan akan menggagalkan dialog. Pengecualian negara-negara ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai prinsip representasi universal dalam forum diplomatik utama. Peningkatan aktivitas militer AS di kawasan tersebut, ditambah dengan retorika keras dari kedua belah pihak, menciptakan latar belakang yang sangat tegang bagi KTT yang akan datang, sekaligus mencerminkan upaya Trump untuk membangun tatanan baru dalam keamanan regional di mana kejahatan transnasional dipandang melalui lensa pertahanan nasional.