Eskalasi di Gaza: Israel Luncurkan Serangan Udara Setelah Tuduhan Pelanggaran Gencatan Senjata oleh Hamas

Hanya berselang beberapa minggu setelah kesepakatan gencatan senjata disepakati, situasi di Jalur Gaza kembali memanas secara drastis pada tanggal 28 Oktober 2025. Serangkaian serangan udara Israel menghantam berbagai sasaran di dalam wilayah kantong tersebut. Menurut laporan dari dinas pertahanan sipil setempat, agresi ini mengakibatkan setidaknya 18 orang tewas dan banyak lainnya mengalami luka-luka. Aksi militer ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengeluarkan perintah untuk melancarkan "serangan segera dan kuat" terhadap Gaza. Netanyahu menuduh Hamas telah melanggar rezim gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati pada 10 Oktober 2025.

Pihak Israel mengklaim bahwa dasar dari serangan balasan tersebut adalah insiden penembakan yang terjadi di wilayah Rafah, serta dugaan pelanggaran ketentuan pertukaran jenazah sandera. Otoritas Israel bersikeras bahwa Hamas menyerahkan bagian dari sisa-sisa jenazah sandera yang sudah ditemukan oleh militer Israel sekitar dua tahun lalu, alih-alih jenazah sandera yang baru saja meninggal. Menanggapi tuduhan tersebut, sayap militer Hamas, "Brigade Izz ad-Din al-Qassam," menyatakan komitmen mereka terhadap perjanjian damai, namun balik menuduh Israel sebagai pihak yang melanggar persyaratan. Mereka juga mengumumkan penundaan penyerahan jenazah sandera lainnya yang telah direncanakan. Dilaporkan bahwa serangan udara tersebut menyasar daerah Sabra, kamp pengungsi Al-Shati, dan sebuah sekolah di Beit Lahia.

Pada tanggal 29 Oktober, data mengenai korban jiwa semakin meningkat. Saluran televisi Al Arabiya melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai 65 orang, termasuk lebih dari 20 anak-anak, sementara sumber-sumber lain menyebutkan angka minimal 30 korban tewas. Di tengah memburuknya situasi ini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa serangan balasan Israel adalah sah, karena Israel "harus menanggapi pembunuhan tentaranya." Meskipun demikian, Trump menegaskan bahwa tidak ada hal yang akan membahayakan kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai. Sumber-sumber internal menyebutkan bahwa Netanyahu mengambil keputusan untuk melanjutkan serangan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Trump, meskipun awalnya ia berencana untuk melakukannya.

Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 tersebut dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki, dengan tujuan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama dua tahun. Dalam fase pertama implementasinya, Hamas telah membebaskan 20 sandera yang masih hidup, sementara Israel membebaskan sekitar 1718 tahanan dari Jalur Gaza dan menarik pasukannya ke posisi yang telah disepakati. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, telah mendesak agar rezim ketenangan dipatuhi sepenuhnya dan akses kemanusiaan diberikan tanpa hambatan, menekankan betapa akutnya krisis kemanusiaan di Gaza.