AS dan Tiongkok Sepakati Penangguhan Biaya Pelabuhan Selama 12 Bulan di Tengah Ketegangan Dagang

Amerika Serikat dan Tiongkok mencapai kesepakatan penting pada Oktober 2025 untuk menghentikan sementara pungutan biaya pelabuhan yang saling balas, sebuah langkah yang menjadi inti persaingan dagang bilateral mereka. Gencatan senjata selama 12 bulan ini diumumkan menyusul serangkaian perundingan yang diadakan di Korea Selatan, memberikan jeda signifikan dari biaya-biaya yang diperkirakan membebani kapal-kapal besar buatan Tiongkok hingga $3,2 miliar per tahun saat singgah di pelabuhan AS.

Industri pelayaran global menyambut baik keputusan ini sebagai terobosan yang memberikan kelegaan dari kenaikan biaya dan ketidakstabilan rantai pasokan yang dipicu oleh tarif balasan tersebut. Keputusan ini membuka ruang bagi para pelaku industri untuk menata kembali strategi logistik mereka tanpa beban biaya yang mendadak. Sebelumnya, pemerintahan Trump telah memberlakukan sanksi di bawah Pasal 301 yang secara khusus menargetkan kapal-kapal terafiliasi Tiongkok, dengan dalih adanya 'dominasi tidak adil' oleh Beijing di sektor maritim dan pembuatan kapal. Langkah protektif ini mencakup pengenaan biaya signifikan pada kapal buatan Tiongkok serta tarif 100% untuk derek pelabuhan yang diproduksi di sana.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengonfirmasi penangguhan sanksi Pasal 301 ini dalam sebuah wawancara dengan Fox Business Network. Kementerian Perdagangan Tiongkok menegaskan bahwa penangguhan tersebut mencakup penalti terkait sektor maritim, logistik, dan pembuatan kapal negaranya. Sebagai imbalan, Beijing berjanji menghentikan tindakan balasan terhadap kapal-kapal terkait AS, memposisikan langkah ini sebagai upaya bersama menstabilkan jalur pasokan global. Perusahaan pelayaran besar seperti COSCO dan Matson telah merasakan dampak signifikan dari perselisihan ini, melaporkan biaya tambahan jutaan dolar dan seringnya penundaan jadwal.

High-Trend International Group mencatat bahwa penangguhan ini memberikan 'manfaat nyata dan segera' dengan menghilangkan beban biaya yang menghambat inisiatif logistik dan netralitas karbon mereka. Namun, para pakar industri mendesak adanya resolusi yang lebih permanen. Simon Heaney dari Drewry menyatakan harapan agar kesepakatan ini memungkinkan industri fokus pada fasilitasi perdagangan dunia, bukan sekadar manajemen krisis biaya. Sekretaris Bessent juga menyoroti bahwa ancaman sanksi Pasal 301 saja sudah cukup mengurangi permintaan internasional untuk kapal buatan Tiongkok. Data dari CSIS, mengutip S&P Global, menunjukkan bahwa galangan kapal Tiongkok masih mengamankan 53% dari total pesanan baru global berdasarkan tonase selama delapan bulan pertama tahun 2025.

Meskipun penangguhan ini menawarkan kelegaan jangka pendek, dampak jangka panjangnya sangat bergantung pada evolusi hubungan dagang AS-Tiongkok di masa depan. Analisis dinamika perdagangan menunjukkan ketegangan ini sering menjadi cermin isu fundamental yang lebih luas mengenai kontrol rantai pasokan global dan inovasi teknologi maritim. Penangguhan ini membuka peluang untuk mengalihkan energi dari konfrontasi biaya ke kolaborasi dalam standardisasi industri dan efisiensi pelabuhan. Penelitian dari lembaga think tank internasional menunjukkan bahwa biaya logistik yang tidak stabil dapat menghambat investasi dalam teknologi hijau pelayaran; penangguhan ini secara tidak langsung memberikan ruang fiskal bagi perusahaan untuk mengejar target keberlanjutan. Selain itu, data dari International Chamber of Shipping (ICS) sebelum kesepakatan menunjukkan volatilitas tarif dapat meningkatkan premi asuransi pengiriman hingga 15%, sebuah faktor yang kini berpotensi mereda.