Haiti memasuki babak baru dalam sejarahnya dengan sektor swasta mengambil alih kepemimpinan negara di tengah meningkatnya kekerasan geng dan penculikan yang melumpuhkan. Laurent Saint-Cyr dijadwalkan menjabat sebagai presiden Dewan Kepresidenan Transisi pada 7 Agustus 2025, menandai pertama kalinya sektor swasta memegang kedua cabang eksekutif. Peralihan kekuasaan ini terjadi di tengah krisis keamanan yang parah, yang ditandai dengan ancaman geng yang meluas, kekerasan jalanan, dan insiden penculikan yang mengerikan.
Kekacauan yang sedang berlangsung telah melumpuhkan ekonomi Haiti, mengakibatkan kekurangan barang-barang penting dan peningkatan tajam dalam pengungsian internal. Laporan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menunjukkan bahwa hampir 1,3 juta orang kini terlantar di dalam negeri, sebuah peningkatan sebesar 24% sejak Desember 2024. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa geng mengendalikan hingga 90% ibu kota, Port-au-Prince. Antara Januari dan Juni 2025 saja, lebih dari 3.100 orang tewas dan 336 orang diculik untuk tebusan, menyoroti tingkat keparahan krisis kemanusiaan. Kekerasan geng tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari warga tetapi juga pada infrastruktur penting. Insiden baru-baru ini di Kenscoff, di mana delapan orang, termasuk seorang misionaris Irlandia dan seorang anak, diculik dari panti asuhan Sainte-Hélène, menggarisbawahi sifat kekerasan yang meluas yang mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Menanggapi situasi yang memburuk ini, misi yang didukung PBB, termasuk polisi Kenya, telah meningkatkan patroli dan memperkuat infrastruktur. Namun, bentrokan dengan geng terus berlanjut, menunjukkan tantangan besar dalam memulihkan ketertiban. Di tengah kekacauan ini, Amerika Serikat telah memperingatkan tentang upaya penyuapan yang bertujuan untuk mendestabilisasi Haiti dan memuji dewan transisi karena menolak korupsi. Peralihan kepemimpinan ke sektor swasta menghadirkan kesempatan unik bagi Haiti untuk mengatasi akar penyebab ketidakstabilan, termasuk tata kelola yang buruk dan kurangnya pembangunan ekonomi. Namun, keberhasilan transisi ini akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi tantangan keamanan yang mendesak dan membangun kembali kepercayaan publik. Sejarah Haiti diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi. Pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada tahun 2021 semakin memperburuk krisis yang ada, yang menyebabkan peningkatan kekerasan geng dan pengungsian massal. Upaya internasional sebelumnya, seperti Misi Stabilisasi PBB di Haiti (MINUSTAH), telah memberikan hasil yang beragam, dengan keberhasilan dalam membangun kembali pasukan polisi tetapi juga dikritik karena memperkenalkan kolera dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Saat Haiti memulai babak baru ini, fokus pada pemulihan keamanan, penegakan hukum, dan tata kelola yang transparan akan sangat penting untuk membangun kembali negara yang tangguh dan sejahtera.