Albania secara proaktif mengadopsi kecerdasan buatan (AI) sebagai strategi utama untuk mempercepat proses aksesi Uni Eropa dan memberantas korupsi yang telah lama menghantui negara tersebut. Perdana Menteri Edi Rama memimpin inisiatif ini dengan visi ambisius untuk mengelola pemerintahan secara penuh oleh AI, sebuah langkah yang bertujuan untuk menghilangkan inefisiensi dan pengaruh politik.
Dalam upaya mempercepat penyelarasan dengan legislasi Eropa mengenai proses otomatis dan analisis, Albania menjalin kolaborasi strategis dengan Mira Murati, seorang tokoh terkemuka di bidang AI dan mantan Direktur Teknologi OpenAI, yang juga berasal dari Albania. Kolaborasi ini memanfaatkan keahlian Murati untuk mengintegrasikan Albania lebih cepat ke dalam kerangka kerja Eropa. AI kini menjadi alat penting dalam upaya Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa. Setelah negosiasi formal dibuka pada tahun 2022, negara ini sedang dalam proses menyelaraskan undang-undang nasionalnya dengan acquis Uni Eropa, sebuah tugas yang dibantu oleh AI melalui penerjemahan dan perbandingan ratusan ribu halaman legislasi. Target Albania adalah menyelesaikan penyelarasan ini pada tahun 2027, lima tahun lebih cepat dari Kroasia.
Selain aksesi UE, Albania juga mengintegrasikan AI untuk memerangi korupsi di berbagai sektor. AI digunakan dalam pengadaan publik, pemantauan transaksi pajak dan bea cukai secara real-time untuk mengidentifikasi penyimpangan, serta pengawasan lingkungan melalui drone dan sistem satelit untuk mendeteksi pembangunan ilegal dan perkebunan ganja. Rencana juga mencakup penerapan AI untuk penegakan lalu lintas, keselamatan jalan, pengenalan wajah untuk denda, perawatan kesehatan, pendidikan, dan identifikasi warga digital.
Perdana Menteri Rama menyatakan keyakinannya bahwa AI dapat menjadi anggota paling efisien dalam pemerintahan Albania, bahkan mengusulkan kemungkinan kementerian yang sepenuhnya dijalankan oleh AI untuk menghilangkan nepotisme dan konflik kepentingan. Meskipun ide ini masih dalam tahap awal, Rama menekankan perlunya evaluasi serius terhadap konsep tersebut. Namun, para ahli memperingatkan bahwa AI saja tidak dapat menyelesaikan korupsi sistemik, dan transparansi serta reformasi tata kelola yang lebih luas sangat penting. Jorida Tabaku dari Partai Demokratik berpendapat bahwa individu yang korup dapat memanipulasi AI, sehingga memperpetuasikan masalah yang ada.
Secara keseluruhan, Albania mengambil langkah berani dengan memanfaatkan AI untuk memodernisasi pemerintahannya, mempercepat integrasi Eropa, dan memerangi korupsi. Pendekatan inovatif ini, yang didukung oleh kolaborasi dengan pakar AI terkemuka seperti Mira Murati, menempatkan Albania sebagai pionir dalam penerapan teknologi canggih untuk mengatasi tantangan tata kelola yang kompleks.