Pada Juli 2025, Suriah dan Israel menandatangani perjanjian de-eskalasi yang dimediasi oleh Amerika Serikat, sebuah langkah diplomatik signifikan yang bertujuan untuk meredakan ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Perjanjian ini mencakup penghentian serangan udara Israel dan pembatasan pergerakan alat berat Suriah di sepanjang perbatasan, menandai upaya penting untuk membangun pemahaman keamanan yang lebih luas antara kedua negara yang secara historis bermusuhan.
Upaya mediasi ini dipimpin oleh Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, yang memainkan peran krusial dalam memfasilitasi dialog langsung antara pejabat Suriah dan Israel. Dialog ini diadakan di lokasi seperti Paris dan Damaskus, dengan fokus utama pada penciptaan zona demiliterisasi dan penerapan langkah-langkah membangun kepercayaan untuk mencegah konfrontasi di masa depan, khususnya di wilayah perbatasan Suriah selatan. Perjanjian ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional, termasuk bentrokan antara komunitas Druze dan Badui di Suriah selatan, yang sempat memicu serangan udara Israel ke Suriah.
Amerika Serikat, melalui Barrack, secara aktif mendorong de-eskalasi dan perdamaian. Barrack bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Agustus 2025 untuk membahas situasi di Lebanon dan Suriah, serta menegaskan kembali komitmen AS terhadap stabilitas regional dan perlunya kerja sama untuk melucuti senjata Hezbollah. Meskipun kesepakatan ini merupakan pencapaian penting, para pejabat Suriah mengakui bahwa normalisasi penuh masih jauh, mengingat kompleksitas hubungan bilateral dan sejarah panjang permusuhan.
Isu-isu seperti status Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel pada tahun 1967, belum dibahas dalam perjanjian ini dan tetap menjadi titik sensitif dalam hubungan kedua negara. Peran Tom Barrack sebagai mediator sangat menonjol, mengingat latar belakangnya yang luas dalam urusan Timur Tengah dan hubungannya dengan pemerintahan AS. Namun, peran Barrack juga mendapat sorotan, dengan beberapa pihak mengkritik kurangnya pemahaman mendalamnya tentang dinamika Timur Tengah, meskipun ia memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin AS.
Perjanjian de-eskalasi ini dipandang sebagai langkah positif menuju stabilitas regional, meskipun tantangan implementasi tetap ada. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran geopolitik yang signifikan di Timur Tengah, dengan AS memainkan peran sentral dalam memfasilitasi dialog antara negara-negara yang secara historis berselisih. Keberhasilan implementasi perjanjian ini akan bergantung pada komitmen berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat dan kemampuan mereka untuk mengatasi perbedaan yang masih ada.