Hongaria telah mengajukan gugatan hukum terhadap Uni Eropa (UE) dan Dana Eropa untuk Urusan Dunia (EFM) di Pengadilan Keadilan Uni Eropa di Luksemburg. Tindakan hukum ini menentang keputusan untuk mengalokasikan keuntungan dari aset Rusia yang dibekukan untuk membantu Ukraina. Inti dari perselisihan ini adalah keputusan Dewan Eropa tahun lalu, yang mengarahkan 99,7% keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan ke EFM.
Dana ini, yang dirancang untuk "meningkatkan kemampuan UE untuk mencegah konflik, membangun dan melestarikan perdamaian," telah menyalurkan miliaran euro dalam bentuk bantuan militer ke Ukraina. Keputusan ini, yang dilaksanakan pada Februari 2025, memberikan Ukraina 99,7% dari pembayaran bunga dari aset Rusia yang dibekukan, yang diperkirakan mencapai sekitar 3-5 miliar euro (antara $3,5-5,8 miliar) dalam bentuk dukungan per tahun.
Hongaria berpendapat bahwa keputusan UE ini melanggar hukum karena Hongaria tidak diberikan hak untuk memilih. EFM menganggap Hongaria bukan "negara anggota yang berkontribusi" dan oleh karena itu mengecualikannya dari proses tersebut. Gugatan tersebut, yang diajukan pada Juli 2025 dan diterima pengadilan pada 25 Agustus 2025, bertujuan untuk membatalkan keputusan ini. Hongaria mengklaim bahwa proses ini melanggar perjanjian UE dan mengabaikan hak veto mereka.
Menteri Luar Negeri Hongaria, Péter Szijjártó, telah berulang kali mengkritik UE atas apa yang disebutnya sebagai "pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kerja sama Eropa yang umum." Ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri Hongaria berfokus pada kerja sama yang saling menguntungkan dan menghormati dengan kekuatan global utama, termasuk Rusia, AS, dan Tiongkok. Szijjártó menyatakan bahwa kepemimpinan UE telah mengisolasi kawasan dari negara-negara ini dengan menganggap mereka sebagai musuh dan membatasi hubungan ekonomi.
Proses hukum ini diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun, tetapi pembayaran kepada Ukraina akan terus berlanjut karena keputusan yang dipermasalahkan tetap berlaku hingga putusan akhir. Gugatan Hongaria ini mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung dan perbedaan pendekatan di antara negara-negara anggota UE mengenai penanganan aset Rusia yang dibekukan dan penyediaan bantuan untuk Ukraina. Ini menggarisbawahi sikap Hongaria terhadap kepentingan ekonomi nasional dan pendekatan kebijakan luar negerinya yang menekankan kerja sama pragmatis internasional.
Negara-negara Barat telah membekukan aset negara Rusia senilai sekitar $300 miliar pada saat pecahnya perang skala penuh, dengan sekitar dua pertiga disimpan di UE. Hongaria telah berulang kali menghalangi dukungan UE untuk Ukraina dan sanksi terhadap Rusia, yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan antara Budapest dan banyak negara lain di blok tersebut. Gugatan ini juga menyoroti perdebatan yang lebih luas di dalam UE mengenai cara terbaik untuk menangani aset Rusia yang dibekukan dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi blok tersebut.