Komite Parlemen Eropa untuk Urusan Ketenagakerjaan dan Sosial telah merilis rancangan laporan yang mengusulkan Arahan Uni Eropa baru mengenai manajemen algoritmik di tempat kerja. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatur penggunaan sistem otomatis, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam memantau, menilai, atau membuat keputusan yang memengaruhi pekerja, baik karyawan maupun pekerja lepas mandiri. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan AI dalam berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari rekrutmen hingga keputusan pemecatan.
Laporan tersebut menyoroti kesenjangan regulasi dalam undang-undang Uni Eropa yang ada, seperti GDPR dan AI Act, yang belum secara spesifik menargetkan manajemen algoritmik di tempat kerja. Rancangan arahan ini mencakup kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberikan informasi yang jelas kepada pekerja mengenai sistem algoritmik yang digunakan, serta mewajibkan konsultasi dengan pekerja sebelum sistem baru diterapkan atau diperbarui. Pengawasan manusia yang efektif juga diwajibkan untuk keputusan-keputusan penting yang dipengaruhi oleh sistem algoritmik. Lebih lanjut, arahan ini mengusulkan larangan pemrosesan data pribadi sensitif, seperti data keadaan emosional, untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Rancangan laporan ini akan melalui proses pemungutan suara di Komite Ketenagakerjaan pada Desember 2025, diikuti dengan persetujuan pleno oleh Parlemen Eropa. Jika disetujui, Komisi Eropa akan diminta untuk mengajukan proposal Arahan Uni Eropa yang baru. Sebagai tambahan, Uni Eropa telah menetapkan larangan penggunaan AI untuk mengenali emosi pekerja melalui webcam atau sistem pengenalan suara mulai 2 Agustus 2026, sebagai bagian dari AI Act, dengan denda hingga 7% dari pendapatan global perusahaan bagi pelanggar.