Sebuah laporan tahunan dari Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM), yang dirilis pada 12 Agustus 2025, mengungkap bukti signifikan mengenai "penyiksaan sistematis" di pusat-pusat penahanan Myanmar. Laporan tersebut merinci pelanggaran yang terjadi selama periode 1 Juli 2024 hingga 30 Juni 2025, mendokumentasikan berbagai bentuk penyiksaan termasuk pemukulan, sengatan listrik, pencekikan, perkosaan massal, dan pembakaran pada bagian tubuh seksual. Nicholas Koumjian, kepala IIMM, menyatakan bahwa timnya telah mengumpulkan bukti kuat, termasuk kesaksian mata, yang menunjukkan adanya penyiksaan sistematis di fasilitas penahanan Myanmar. Beberapa korban dilaporkan meninggal dunia akibat penyiksaan tersebut, dan anak-anak yang ditahan secara tidak sah sebagai pengganti orang tua mereka juga menjadi korban.
IIMM terus mengumpulkan dan berbagi bukti dengan badan peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ). Bukti yang dikumpulkan IIMM telah mendukung proses hukum di berbagai yurisdiksi, termasuk kontribusinya terhadap permintaan surat perintah penangkapan terhadap Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, oleh Jaksa ICC pada November 2024 dan pengeluaran surat perintah oleh Pengadilan Federal Argentina pada Februari 2025 terhadapnya dan 24 orang lainnya. Laporan tersebut juga menyoroti peningkatan penyelidikan terhadap serangan udara yang menargetkan infrastruktur sipil dan kekejaman yang terjadi di tengah bentrokan antara militer Myanmar dan Arakan Army. Namun, laporan tersebut memperingatkan bahwa pemotongan anggaran di PBB dapat mengancam keberlangsungan pekerjaan krusial ini, karena pendanaan untuk penelitian kekerasan seksual, kejahatan terhadap anak-anak, dan keamanan saksi dijadwalkan akan berakhir pada akhir tahun ini.