Negara-negara anggota Uni Eropa pada 12 September 2025 secara bulat menyetujui perpanjangan sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina selama enam bulan lagi. Sanksi ini mencakup lebih dari 2.500 orang dan organisasi Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, dan bertujuan untuk membatasi pendanaan perang serta meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow.
Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Kaja Kallas, mengumumkan perpanjangan sanksi dan menyatakan bahwa Brussels sedang menyiapkan paket sanksi baru. Paket ini mencakup pembatasan tambahan pada penjualan minyak Rusia, tindakan terhadap "kapal tanker bayangan", dan pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan. Kallas menekankan: “Kami akan terus memotong aliran dana untuk perang Putin.”
Sanksi tersebut ditinjau setiap enam bulan sejak invasi berskala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Pembatasan ini merupakan bagian dari kebijakan yang terkoordinasi dengan mitra internasional, yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas langkah-langkah tersebut serta membatasi kemampuan Rusia dalam melancarkan operasi militer melawan Ukraina.
Uni Eropa telah menyetujui 18 paket sanksi terhadap Rusia sejak invasi tahun 2022, dengan tujuan utama untuk melemahkan kemampuan ekonomi Rusia dalam membiayai perang. Sanksi ini mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan. Namun, efektivitas sanksi ini terus menjadi subjek evaluasi, dengan laporan menunjukkan adanya upaya penghindaran sanksi melalui negara-negara seperti Tiongkok, Turki, dan Uni Emirat Arab. Insiden drone di Polandia dan perpanjangan sanksi Uni Eropa menggarisbawahi dinamika yang terus berkembang dalam konflik Rusia-Ukraina.