KUALA LUMPUR, Malaysia – Kamboja dan Thailand menandatangani kesepakatan gencatan senjata 13 poin pada 7 Agustus 2025, di Kuala Lumpur, Malaysia, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan di sepanjang perbatasan bersama mereka. Perjanjian ini dicapai setelah pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) yang luar biasa, yang diadakan di tengah ketegangan perbatasan yang meningkat dan bentrokan sporadis yang telah menguji hubungan kedua negara tetangga.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memimpin mediasi yang didukung oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Kesepakatan tersebut mencakup komitmen untuk menghentikan segala bentuk permusuhan, larangan penembakan yang tidak beralasan, dan pembekuan penambahan pasukan di sepanjang perbatasan. Kedua belah pihak sepakat untuk mempertahankan posisi pasukan saat ini. Perjanjian ini juga menegaskan perlunya perlakuan terhadap tentara yang ditawan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Mekanisme pemantauan regional yang melibatkan pengamat dari negara-negara ASEAN, yang dipimpin oleh Malaysia, akan dibentuk untuk memastikan kepatuhan dan membangun kembali kepercayaan.
Akar perselisihan perbatasan antara Kamboja dan Thailand dapat ditelusuri kembali ke perjanjian antara Siam dan Indochina Prancis pada tahun 1904 dan 1907, yang meninggalkan ambiguitas dan memicu sengketa, terutama di sekitar kompleks Kuil Preah Vihear. Ketegangan ini telah berulang kali memuncak menjadi bentrokan, termasuk insiden antara tahun 2008-2011 dan konflik yang lebih intens pada Juli 2025, yang mengakibatkan korban jiwa dan perpindahan lebih dari 300.000 warga sipil. Dampak konflik ini termasuk terhentinya perdagangan bilateral senilai 3,9 miliar dolar AS per tahun, yang menyebabkan peningkatan biaya logistik hingga 30%, dan penurunan tajam pariwisata Kamboja hingga 70% di situs-situs warisan dunia. Peningkatan belanja pertahanan Thailand sebesar 60% pada tahun 2025 juga dilaporkan terjadi akibat ketidakstabilan regional ini. Meskipun kesepakatan gencatan senjata ini merupakan langkah maju yang signifikan, laporan menunjukkan bahwa tuduhan pelanggaran masih muncul dari kedua belah pihak, menandakan bahwa jalan menuju perdamaian yang stabil masih memerlukan upaya berkelanjutan.