Situasi di Sudan Selatan semakin memburuk, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan Dewan Keamanan mengenai eskalasi konflik yang mengkhawatirkan.
Dalam pengarahannya pada 18 Agustus 2025, Perwakilan Khusus PBB untuk Sudan Selatan, Martha Ama Akyaa Pobee, menyoroti kegagalan upaya internasional untuk menghentikan permusuhan dan mendorong dialog. Seruan berulang kali untuk de-eskalasi belum membuahkan hasil yang berarti, yang mengarah pada pola pelanggaran dan tindakan sepihak yang terus-menerus melemahkan kemampuan Pemerintah Persatuan Transisi untuk melaksanakan perjanjian damai.
Ms. Pobee memperingatkan bahwa tren ini dapat menggeser dinamika konflik dari kekerasan berskala nasional dan perselisihan antar-komunitas menjadi lanskap yang lebih kompleks yang ditandai dengan perpecahan suku yang melibatkan pihak-pihak penandatangan perjanjian dan aktor lain, termasuk dari negara-negara tetangga. Fenomena ini mencerminkan tantangan mendalam yang dihadapi Sudan Selatan, di mana identitas kesukuan sering kali menjadi faktor utama dalam ketegangan politik dan kekerasan.
Untuk mengatasi kebuntuan politik saat ini, semua pihak didesak untuk berkomitmen kembali pada perjanjian gencatan senjata, membebaskan tahanan politik, terlibat dalam dialog langsung tingkat tinggi, dan menegaskan kembali komitmen terhadap proses perdamaian yang komprehensif. Isu-isu kunci yang perlu ditangani meliputi pengaturan keamanan transisional, keadilan transisional, pengembangan konstitusi, dan persiapan pemilihan umum.
Kegagalan dalam mengatasi isu-isu ini dapat semakin memperburuk ketidakstabilan yang sudah ada, yang diperparah oleh dampak limpahan dari konflik di negara tetangga Sudan. Sejak April 2023, konflik di Sudan telah mendorong lebih dari 1,2 juta pengungsi ke Sudan Selatan, menambah beban pada sumber daya yang sudah terbatas. Situasi kemanusiaan di Sudan Selatan sangat mengerikan, dengan pemotongan pendanaan membuat jutaan orang tanpa bantuan penyelamat jiwa. Antara April dan Juli 2025, sekitar 7,7 juta orang menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi, dengan 83.000 individu berisiko mengalami kondisi katastropik. Rencana Respons Kemanusiaan Sudan Selatan baru menerima 28,5% dari pendanaan yang dibutuhkan, menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam upaya bantuan. Komunitas internasional terus memantau situasi dengan cermat, menekankan perlunya komitmen baru terhadap perjanjian damai untuk mencegah memburuknya situasi kemanusiaan dan keamanan di Sudan Selatan.