Uni Eropa (UE) telah mengumumkan komitmennya untuk menyediakan dana sebesar €4 juta guna mendukung pelaksanaan pemilu nasional ke-13 di Bangladesh. Dukungan finansial ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu memenuhi standar internasional, sejalan dengan dedikasi UE terhadap transisi demokrasi di negara tersebut.
Duta Besar UE untuk Bangladesh, Michael Miller, menyampaikan komitmen ini setelah pertemuan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangladesh, AMM Nasir Uddin, di Dhaka pada Selasa, 19 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Miller menyatakan bahwa UE akan mengirimkan tim ahli teknis pada bulan depan untuk mengevaluasi kesiapan Bangladesh dalam menerima misi observasi pemilu resmi dari UE. Misi awal ini krusial untuk menilai kondisi lapangan sebelum pengerahan misi observasi yang lebih besar.
UE memandang pentingnya kemandirian, efisiensi, dan akuntabilitas institusi-institusi di Bangladesh, serta menganggap negara tersebut sebagai prioritas dalam potensi misi observasi pemilu mereka. Diskusi lebih lanjut dengan pemerintah sementara dan KPU akan terus berlanjut.
Pemerintah sementara Bangladesh, yang dipimpin oleh Muhammad Yunus sejak Agustus 2024, berupaya keras melakukan reformasi institusional dan pemulihan demokrasi. Pemilu nasional dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal tahun 2026, dengan KPU menargetkan kesiapan antara Desember 2025 hingga Juni 2026. Komitmen UE ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memberdayakan Bangladesh dan KPU dalam menjalankan proses demokrasi yang transparan dan kredibel.
Persiapan pemilu di Bangladesh terus berjalan, meliputi pembaruan daftar pemilih, penataan ulang batas daerah pemilihan, perbaikan tempat pemungutan suara, pengadaan peralatan pemilu, serta pendaftaran partai politik dan organisasi pemantau domestik. Amandemen undang-undang pemilu dan pelatihan petugas juga menjadi bagian integral dari agenda KPU. UE secara aktif terlibat dalam mendukung proses ini melalui peningkatan kapasitas dan penyediaan masukan ahli dalam perencanaan operasional dan mekanisme penyelesaian sengketa, serta transfer pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, dan kredibel.