Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 12 September 2025 mengadopsi "Deklarasi New York", sebuah resolusi yang bertujuan menghidupkan kembali upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui skema solusi dua negara. Deklarasi ini secara tegas mengecualikan Hamas dari proses perdamaian, dengan menggarisbawahi bahwa kelompok tersebut harus membebaskan semua sandera dan mengutuk serangan 7 Oktober 2023.
Resolusi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi ini menyerukan tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza dan mencapai penyelesaian yang adil serta langgeng berdasarkan solusi dua negara. Deklarasi tersebut juga mendorong pengalihan kekuasaan di Gaza kepada Otoritas Palestina, dengan harapan Hamas akan mengakhiri pemerintahannya dan menyerahkan senjata untuk membuka jalan bagi negara Palestina yang berdaulat.
Richard Gowan, Direktur Program PBB di International Crisis Group, menyatakan bahwa deklarasi yang mengecam Hamas secara gamblang memberikan dasar bagi negara-negara pendukung Palestina untuk membantah tuduhan bahwa komunitas internasional terlalu lunak terhadap Hamas. Ia menambahkan bahwa resolusi ini dapat berfungsi sebagai perisai diplomatik terhadap kritik dari pihak Israel. Pemungutan suara ini mendahului Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB yang akan diselenggarakan pada 22 September 2025 di New York, yang akan dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis.
Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan akan secara resmi mengakui negara Palestina dalam pertemuan tersebut, sebuah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel agar mengakhiri perang di Gaza. Beberapa negara lain juga diharapkan akan mengakui negara Palestina pada KTT tersebut. Deklarasi New York juga mengusulkan pengerahan misi stabilisasi internasional sementara di bawah mandat Dewan Keamanan PBB untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.
Saat ini, sekitar tiga perempat negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina yang dideklarasikan pada tahun 1988. Namun, kekhawatiran semakin meningkat bahwa peluang bagi negara Palestina yang merdeka semakin menipis akibat perang yang sedang berlangsung di Gaza dan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan komitmennya untuk mencegah pembentukan negara Palestina.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyoroti pentingnya deklarasi ini sebagai sinyal positif bagi perjuangan Palestina, menyatakan bahwa "Deklarasi New York ini menegaskan dunia internasional tidak tinggal diam. Dukungan terhadap solusi dua negara adalah langkah strategis untuk memastikan rakyat Palestina mendapatkan hak mereka." Deklarasi ini juga menekankan perlunya bantuan kemanusiaan tanpa batasan bagi warga Gaza yang terdampak blokade Israel. Deklarasi New York telah mendapatkan dukungan dari Liga Arab dan ditandatangani bersama oleh 17 negara anggota PBB sejak Juli lalu, menunjukkan upaya internasional yang terpadu untuk mengatasi konflik Israel-Palestina dan mengejar resolusi damai.
Di sisi lain, ada laporan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas mungkin ditolak visa oleh otoritas AS untuk menghadiri KTT PBB.