Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Agustus 2025 mengecam keras rencana Israel untuk membangun ribuan unit rumah baru di wilayah E1, antara permukiman Ma'ale Adumim dan Yerusalem Timur di Tepi Barat. PBB menegaskan bahwa langkah ini melanggar hukum internasional dan dapat memicu penggusuran paksa warga Palestina, yang dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, telah menyetujui proyek permukiman kontroversial ini dengan tujuan untuk "mengubur" gagasan negara Palestina. Rencana tersebut mencakup pembangunan 3.401 unit rumah dan menghidupkan kembali proyek E1 yang telah lama tertunda. Proyek E1 dikritik luas karena berpotensi membagi Tepi Barat menjadi dua bagian dan mengisolasi Yerusalem Timur. Wilayah E1, yang membentang seluas 12 kilometer persegi di timur laut Yerusalem Timur, merupakan rumah bagi beberapa komunitas Badui, termasuk Khan al-Ahmar. Pembangunan permukiman baru ini dikhawatirkan akan memecah belah Tepi Barat menjadi kantong-kantong terisolasi, semakin mengancam kelayakan solusi dua negara.
PBB menyerukan agar Israel menghentikan semua aktivitas permukiman dan mengevakuasi para pemukim dari wilayah pendudukan. Mayoritas komunitas internasional memandang permukiman Israel di Tepi Barat dan pendudukan sejak tahun 1967 sebagai tindakan ilegal menurut hukum internasional. Saat ini, sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di antara 2,7 juta warga Palestina di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Ekspansi permukiman ini dikritik karena memfragmentasi Tepi Barat menjadi wilayah-wilayah yang terputus. Israel berargumen bahwa aktivitas permukimannya didasarkan pada alasan historis dan strategis. Namun, sebagian besar kekuatan internasional menganggapnya ilegal dan menghambat upaya perdamaian.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, juga mengutuk rencana tersebut, memperingatkan bahwa proyek E1 akan semakin merusak solusi dua negara dan melanggar hukum internasional. Ia mendesak Israel untuk membatalkan keputusan tersebut mengingat konsekuensinya yang luas. Jerman juga menyatakan penolakan tegas terhadap pengumuman pemerintah Israel mengenai persetujuan ribuan unit rumah baru di permukiman Tepi Barat, menekankan bahwa pembangunan permukiman melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Sejarah proyek E1 sendiri telah tertunda selama beberapa dekade akibat tekanan komunitas internasional, yang khawatir rencana tersebut akan menghalangi pembentukan negara Palestina. Namun, dengan persetujuan terbaru dari Menteri Keuangan Israel, Smotrich, proyek ini tampaknya akan terus berlanjut, yang oleh para kritikus dianggap sebagai upaya untuk mengakhiri harapan negara Palestina melalui fakta di lapangan.