Pertemuan Krusial di Paris: Ukraina, AS, dan Uni Eropa Bahas Poin Kontroversial Rencana Perdamaian Trump

Lusa, tepatnya pada tanggal 13 Desember 2025, Paris akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan tingkat tinggi yang sangat penting. Agenda utama pertemuan ini adalah pembahasan mendalam mengenai poin-poin yang masih diperdebatkan dalam inisiatif perdamaian yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pertemuan ini merupakan kelanjutan langsung dari serangkaian konsultasi intensif yang telah dilakukan antara mitra-mitra Eropa, serta menyusul percakapan telepon baru-baru ini yang melibatkan Presiden Trump bersama para pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris.

Fokus utama diskusi para delegasi akan tertuju pada elemen-elemen inti dari usulan Trump. Secara spesifik, perdebatan akan berkisar pada isu penyesuaian teritorial dan kerangka kerja jaminan keamanan di masa depan yang akan diberikan kepada Kyiv. Dalam pertemuan di Paris ini, Ukraina, Prancis, Jerman, dan Inggris akan diwakili oleh para penasihat keamanan nasional masing-masing negara. Meskipun demikian, pada saat pengumuman, belum ada konfirmasi resmi mengenai kehadiran Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang juga menjabat sebagai penasihat utama Trump.

Negara-negara Eropa dilaporkan masih menyimpan tingkat skeptisisme tertentu terhadap beberapa aspek proposal Amerika tersebut. Para kritikus berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam rencana Trump berpotensi ditafsirkan sebagai bentuk konsesi terhadap tuntutan maksimalis yang diajukan oleh Moskow. Situasi ini menambah kompleksitas negosiasi yang tengah berlangsung, mengingat sensitivitas isu kedaulatan wilayah.

Sebelumnya, telah beredar informasi mengenai draf awal rencana yang terdiri dari 28 poin. Draf tersebut mencakup tuntutan agar Krimea, Luhansk, dan Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Selain itu, draf tersebut juga mengusulkan pembatasan jumlah personel militer Ukraina serta pembekuan garis kontak di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia. Sebagai respons terhadap tekanan eksternal ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah mengonfirmasi bahwa Kyiv sedang menyelesaikan penyusunan proposal balasan perdamaiannya sendiri, yang nantinya akan diserahkan secara resmi kepada Washington.

Lebih lanjut, Presiden Zelenskyy juga menggarisbawahi kesiapan Ukraina untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dalam rentang waktu dua hingga tiga bulan. Syarat utama untuk pelaksanaan pemilu ini adalah jaminan keamanan yang memadai dari para mitra internasional untuk memastikan proses pemungutan suara dapat berjalan dengan aman. Ini menunjukkan langkah proaktif Kyiv dalam mencari solusi politik sambil tetap menjaga kedaulatan.

Para pemimpin Eropa, terutama Kanselir Jerman Friedrich Merz, setelah melakukan percakapan dengan Trump pada tanggal 10 Desember, menyatakan bahwa mereka telah menyampaikan usulan tandingan kepada pihak Amerika mengenai konsesi teritorial Ukraina—sebuah usulan yang ternyata belum diketahui oleh Trump sebelumnya. Merz menggambarkan dialog tersebut berjalan secara konstruktif. Namun, menurut laporan dari CNN, draf terbaru yang kini berjumlah 20 poin masih memuat elemen-elemen dari rencana awal yang menimbulkan kekhawatiran besar di Kyiv. Kekhawatiran ini mencakup potensi pengakuan resmi oleh AS terhadap wilayah-wilayah yang telah diduduki oleh Rusia. Rencana Trump juga menyentuh isu pengembalian Rusia ke dalam ekonomi global serta investasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika di sektor-sektor strategis Rusia.

Para pejabat Uni Eropa telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap usulan-usulan tersebut, bahkan menyamakannya dengan 'versi ekonomi' dari Konferensi Yalta tahun 1945. Di sisi lain, Komisi Eropa tetap teguh pada pendiriannya untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan guna membentuk 'kredit reparasi' bagi Ukraina. Dengan demikian, pertemuan yang dijadwalkan pada 13 Desember di Paris ini dipandang sebagai titik balik yang sangat krusial dalam upaya menyelaraskan berbagai posisi sebelum mencapai kesepakatan penyelesaian konflik yang lebih luas.