Jerman sedang mendiskusikan potensi penyesuaian dalam dukungan finansial yang diberikan kepada pengungsi Ukraina, sebuah perdebatan yang dipicu oleh proposal dari Markus Söder, Presiden Menteri Bavaria dan pemimpin Uni Sosial Kristen (CSU). Söder mengusulkan agar pengungsi Ukraina yang tiba setelah 1 April 2025 menerima bantuan berdasarkan Undang-Undang Bantuan Pencari Suaka, yang menawarkan tunjangan lebih rendah dibandingkan sistem "Bürgergeld" (pendapatan warga) yang berlaku saat ini. Usulan ini telah memicu perdebatan sengit di Jerman, dengan Söder berpendapat bahwa tingkat dukungan saat ini lebih murah hati dibandingkan negara-negara Eropa lainnya dan berpotensi mengurangi insentif bagi para pengungsi yang berkualifikasi untuk mencari pekerjaan.
Tokoh-tokoh lain dalam pemerintahan koalisi, termasuk Thorsten Frei, seorang ajudan utama Kanselir, menyuarakan keraguan dan menekankan bahwa setiap perubahan harus mendapatkan konsensus dari seluruh mitra koalisi. Perjanjian koalisi yang dicapai pada Mei 2025 antara CDU/CSU dan Partai Sosial Demokrat (SPD) memang sudah menetapkan perubahan bagi pendatang baru setelah 1 April 2025 untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Bantuan Pencari Suaka. Namun, seruan Söder untuk memperluas kebijakan ini kepada semua pengungsi Ukraina belum mendapatkan dukungan luas di dalam koalisi. Sementara itu, Uni Eropa terus menangani situasi pengungsi Ukraina. Pada Juni 2025, Komisi Eropa mengusulkan perpanjangan "Temporary Protection Directive" bagi para pengungsi Ukraina hingga Maret 2027, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sistem suaka nasional menjadi terlalu terbebani. Direktif ini, yang pertama kali diaktifkan sebagai respons terhadap invasi Rusia pada Februari 2022, telah diperpanjang setiap tahun, dengan perlindungan saat ini berlaku hingga Maret 2026. Hingga Maret 2025, sekitar 4,2 juta orang yang melarikan diri dari Ukraina menerima manfaat perlindungan sementara di seluruh Uni Eropa, dengan Jerman menampung lebih dari 1,2 juta warga Ukraina. Perdebatan mengenai tunjangan ini juga menyentuh pertimbangan ekonomi yang lebih luas, di mana data dari Badan Ketenagakerjaan Federal Jerman menunjukkan bahwa per Mei 2025, tingkat pekerjaan bagi warga Ukraina di Jerman adalah 34,9%, angka yang terus meningkat, dengan beberapa analisis menunjukkan bahwa tunjangan sosial hanya berdampak minimal pada tingkat pekerjaan ini. Pengeluaran Jerman untuk "Bürgergeld" pada tahun sebelumnya cukup besar, dengan alokasi €6,3 miliar khusus untuk pengungsi Ukraina, dan draf anggaran federal untuk tahun 2026 mengusulkan pengurangan pendanaan untuk program "Bürgergeld". Perbedaan perspektif ini menyoroti tantangan yang kompleks dalam menyeimbangkan imperatif kemanusiaan untuk mendukung mereka yang terlantar akibat konflik dengan kebutuhan akan kebijakan sosial yang berkelanjutan dan integrasi yang efektif ke pasar kerja.