Pada 7 Agustus 2025, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk pendudukan militer Kota Gaza. Rencana ini bertujuan untuk menguasai sepenuhnya Kota Gaza oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF), dengan pernyataan niat untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di daerah yang tidak terlibat dalam pertempuran.
Rencana tersebut didasarkan pada lima prinsip: pelucutan senjata Hamas, pengembalian semua sandera Israel, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza, dan pembentukan administrasi sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina. Keputusan ini diambil setelah pertemuan kabinet keamanan semalaman, meskipun Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, memperingatkan tentang risiko terhadap nyawa sandera dan sumber daya militer yang dibutuhkan, serta potensi kelelahan pasukan dan perang tanpa akhir.
Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak Israel untuk segera menghentikan rencana tersebut, menekankan bahwa hal itu bertentangan dengan resolusi Mahkamah Internasional yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan melanggar hak penentuan nasib sendiri Palestina. Ia juga menyatakan bahwa eskalasi lebih lanjut akan mengakibatkan perpindahan paksa yang lebih besar, lebih banyak pembunuhan, penderitaan yang tak tertahankan, kehancuran tanpa makna, dan kejahatan kekejaman.
Para pemimpin dari Inggris, Spanyol, Turki, dan Australia mengutuk rencana Israel, menyuarakan keprihatinan atas eskalasi konflik dan konsekuensi kemanusiaannya. Inggris mendesak Israel untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak akan membantu mengakhiri konflik atau membebaskan sandera, melainkan hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah. Jerman mengumumkan akan menghentikan pengiriman peralatan militer yang dapat digunakan di Gaza sampai pemberitahuan lebih lanjut, dengan alasan bahwa tindakan militer yang lebih keras akan mempersulit pencapaian tujuan tersebut.
Situasi di Gaza tetap kritis, dengan populasi menghadapi kondisi hidup yang semakin sulit akibat konflik yang sedang berlangsung dan tantangan dalam mengakses bantuan kemanusiaan. Laporan menunjukkan bahwa puluhan ribu warga Palestina harus meninggalkan rumah mereka, mengganggu upaya pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah utara. Angka korban tewas dan terluka terus meningkat, dengan banyak kematian akibat kelaparan dan kekurangan gizi, terutama di kalangan anak-anak. Rencana pendudukan Kota Gaza ini menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang masa depan pengelolaan Gaza dan implikasi kemanusiaan bagi penduduknya, serta potensi dampak jangka panjang pada stabilitas regional.