Pemerintah Ghana telah mengambil langkah signifikan untuk mengatasi tantangan akses pendidikan berkualitas di daerah pedesaan melalui peningkatan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran 2025. Langkah ini merupakan respons terhadap kondisi yang memprihatinkan di banyak sekolah pedesaan, yang seringkali kekurangan sumber daya esensial seperti buku teks dan meja, serta memaksa siswa belajar di luar ruangan akibat infrastruktur yang tidak memadai.
Kondisi ini diperparah oleh kelangkaan guru terlatih dan jarak tempuh yang jauh bagi siswa, yang tidak hanya berdampak pada keselamatan dan kesehatan mereka tetapi juga pada semangat belajar. Studi menunjukkan bahwa kesenjangan antara fasilitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan sangat mencolok, dengan siswa di daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses ke materi pembelajaran dasar, laboratorium komputer, atau bahkan perpustakaan yang memadai. Tingkat putus sekolah, terutama di kalangan anak perempuan, juga menjadi perhatian serius akibat hambatan-hambatan ini.
Menyadari urgensi ini, Anggaran 2025 Ghana menunjukkan alokasi dana yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sektor pendidikan. Pemerintah berencana untuk sepenuhnya membiayai pendidikan menengah gratis dan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, alokasi sebesar GH₵499,8 juta telah disiapkan untuk kebijakan "Bebas Biaya Akademik" bagi mahasiswa tahun pertama di institusi pendidikan tinggi negeri, serta GH₵292,4 juta untuk distribusi pembalut wanita gratis bagi siswi di sekolah dasar dan menengah. Total anggaran untuk Kementerian Pendidikan mencapai GH₵31 miliar, sebuah peningkatan substansial yang mencerminkan komitmen terhadap masa depan generasi muda.
Salah satu sorotan utama adalah peningkatan alokasi Dana Pendidikan Ghana (GETFund) untuk pendidikan dasar, yang mencapai GH₵800 juta. Angka ini merupakan peningkatan sebesar 196% dari GH₵270 juta pada tahun 2023, menjadikannya alokasi tertinggi dalam tujuh tahun terakhir untuk jenjang pendidikan dasar. Langkah ini diharapkan dapat secara signifikan mengatasi defisit infrastruktur yang dihadapi ribuan sekolah dasar.
Namun, upaya ini dilakukan di tengah kritik mengenai pemenuhan standar internasional. Laporan dari Africa Education Watch (Eduwatch) menyoroti bahwa meskipun alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2025 meningkat secara nominal, persentase anggaran pendidikan terhadap PDB dan total pengeluaran publik masih berada di bawah tolok ukur global yang direkomendasikan, seperti 20% dari anggaran nasional atau 4-6% dari PDB. Hal ini menggarisbawahi perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan pendanaan yang memadai dan efisien.
Di samping inisiatif pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO) dan para filantropis turut berkontribusi secara signifikan. Mereka berperan aktif dalam membangun sekolah, melatih guru, dan menyediakan materi pembelajaran, bertindak sebagai mitra pelengkap yang krusial dalam upaya pemerataan akses pendidikan. Kontribusi ini memperkuat ekosistem pendidikan dan memberikan harapan bagi anak-anak di daerah yang kurang terlayani.
Peningkatan pendanaan ini bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan sebuah investasi strategis untuk membuka potensi penuh setiap anak Ghana. Dengan mengatasi hambatan struktural dan memastikan sumber daya yang memadai, Ghana berupaya menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi kemajuan sosial dan ekonomi, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada masa depan bangsa. Komitmen berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dalam mewujudkan visi pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Ghana.