Amerika Serikat dan Panama telah mengajukan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengusulkan pembentukan "pasukan penekan geng" khusus dan Kantor Dukungan PBB. Inisiatif ini bertujuan untuk memerangi kelompok geng bersenjata yang kuat di Haiti dan mengatasi keterbatasan misi yang didukung PBB saat ini.
Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, menekankan perlunya misi yang mampu "mempertahankan wilayah, mengamankan infrastruktur, dan melengkapi Kepolisian Nasional Haiti." Rencana tersebut juga mencakup pembentukan Kantor Dukungan PBB untuk memberikan bantuan logistik di lapangan. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, telah menganjurkan peningkatan dukungan material dan penegakan embargo senjata yang lebih ketat terhadap geng-geng Haiti, menyoroti bahwa sebagian besar senjata yang digunakan oleh kelompok-kelompok ini diperdagangkan dari Florida, Amerika Serikat.
Krisis kemanusiaan di Haiti semakin memburuk, dengan lebih dari 1,3 juta orang terlantar akibat meningkatnya kekerasan geng. Laporan PBB pada Maret 2025 menyatakan bahwa geng-geng menguasai 85% ibu kota, Port-au-Prince, dan kekerasan geng telah meluas ke departemen Artibonite dan Centre. Antara April hingga Juni 2025, PBB mencatat lebih dari 1.500 orang tewas dan 609 terluka akibat kekerasan geng. UNICEF melaporkan peningkatan 700% dalam perekrutan anak-anak oleh geng pada tiga bulan pertama tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024, dengan anak-anak kini merupakan sekitar 50% dari anggota geng.
Menanggapi peningkatan kekerasan, pemerintah Haiti mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan pada Agustus 2025 untuk wilayah Barat, Artibonite, dan Tengah. Misi PBB yang diusulkan dirancang untuk mendukung Kepolisian Nasional Haiti dan mitra internasional lainnya dalam memulihkan stabilitas dan keamanan. Dewan Keamanan diperkirakan akan membahas rancangan resolusi tersebut dalam beberapa minggu mendatang.