Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, telah menguraikan persyaratan perdamaian Moskow untuk Ukraina, yang menekankan perlunya kenetralan negara tersebut dan jaminan keamanan dari anggota Dewan Keamanan PBB. Namun, kemungkinan pertemuan langsung antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tampaknya kecil terjadi dalam waktu dekat, terutama dengan adanya pertimbangan sanksi baru dari Amerika Serikat.
Lavrov menyatakan bahwa Ukraina harus mempertahankan status netral dan tidak bergabung dengan blok militer mana pun. Jaminan keamanan untuk Ukraina, menurut Lavrov, harus datang dari sekelompok negara, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Keanggotaan NATO bagi Ukraina secara tegas ditolak oleh Rusia sebagai syarat perdamaian. Pernyataan ini muncul di tengah upaya yang terhenti untuk menjadwalkan pertemuan tatap muka antara Putin dan Zelenskyy, yang mana Lavrov mengindikasikan bahwa agenda untuk pertemuan semacam itu belum siap.
Di sisi lain, mantan Presiden AS Donald Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah signifikan terkait konflik ini. Trump dikabarkan akan mengambil keputusan penting dalam dua minggu ke depan mengenai upaya perdamaian di Ukraina, termasuk kemungkinan memberlakukan sanksi atau tarif besar terhadap Rusia. Keputusan ini muncul sebagai respons atas kurangnya kemajuan dalam negosiasi dan ketidakpuasan terhadap situasi yang berlarut-larut.
Upaya diplomatik sebelumnya, seperti pembicaraan di Istanbul pada tahun 2022, telah mengusulkan kenetralan permanen Ukraina sebagai imbalan atas jaminan keamanan dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, negosiasi tersebut terhenti karena perbedaan pandangan mengenai poin-poin krusial, termasuk tuntutan Ukraina untuk jaminan keamanan pasca-perang dan desakan Rusia terhadap konsesi teritorial. Sejarah menunjukkan bahwa Ukraina pernah mendeklarasikan status netral pada tahun 1990, namun dinamika geopolitik dan konflik yang sedang berlangsung telah mengubah lanskap ini.
Situasi ini mencerminkan kompleksitas upaya perdamaian, di mana perbedaan mendasar antara Rusia dan Ukraina mengenai keamanan, netralitas, dan integritas teritorial tetap menjadi hambatan utama. Keterlibatan pihak ketiga, seperti Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump, menambah lapisan dinamika baru, namun jalan menuju resolusi damai masih panjang dan penuh tantangan. Peran negara-negara seperti Tiongkok dalam memberikan jaminan keamanan juga menjadi salah satu aspek yang dibahas, namun belum mencapai konsensus.