Amerika Serikat Setujui Penjualan Senjata Senilai $11,1 Miliar untuk Taiwan

Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump secara resmi menyetujui paket penjualan senjata senilai US$11,1 miliar untuk Taiwan pada Rabu, 18 Desember 2025. Transaksi ini merupakan transfer persenjataan terbesar yang pernah disahkan Washington untuk pulau tersebut dan merupakan pengumuman penjualan senjata kedua di bawah masa jabatan kedua Trump sejak Januari 2025. Keputusan ini kini berada pada tahap notifikasi Kongres AS.

Paket yang disetujui mencakup delapan sistem persenjataan utama yang dirancang untuk memperkuat kemampuan "perang asimetris" Taiwan dalam menghadapi tekanan militer yang meningkat dari Republik Rakyat Tiongkok. Alokasi dana tersebut mencakup 82 unit Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) dan 420 unit Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat (ATACMS), dengan nilai gabungan kedua sistem diperkirakan melebihi US$4 miliar. Kesepakatan ini juga mencakup 60 sistem artileri howitzer swagerak senilai lebih dari US$4 miliar, serta berbagai komponen strategis lainnya seperti drone, perangkat lunak militer, rudal Javelin dan TOW senilai lebih dari US$700 juta, suku cadang helikopter senilai US$96 juta, dan peralatan perbaikan rudal Harpoon senilai US$91 juta. Sistem-sistem presisi dan mobilitas tinggi ini serupa dengan persenjataan yang telah dikirimkan AS ke Ukraina.

Respons dari Beijing cepat dan tegas. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menyatakan langkah AS ini "sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan" dan mendesak Washington untuk segera menghentikan semua transaksi persenjataan dengan Taipei. Guo Jiakun menambahkan bahwa mempersenjatai "kemerdekaan Taiwan" akan membuat pihak AS "terbakar sendiri" dan upaya membendung Tiongkok melalui Taiwan akan gagal. Kementerian Pertahanan Tiongkok juga menyatakan akan meningkatkan pelatihan dan mengambil "tindakan tegas" untuk menjaga kedaulatan nasional.

Keputusan ini menguji hubungan AS-Tiongkok, meskipun Presiden Trump dilaporkan berupaya menjaga kerja sama ekonomi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan, Pemerintah Taiwan di bawah Presiden William Lai Ching-te telah mengumumkan peningkatan belanja pertahanan. Anggaran pertahanan Taiwan untuk tahun 2026 direncanakan melampaui tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), mencapai 3,32% dari PDB, setara dengan sekitar NT$949,5 miliar atau US$31,1 miliar. Taipei juga memiliki tujuan jangka panjang untuk mencapai lima persen dari PDB pada tahun 2030, didukung oleh dana tambahan khusus sebesar US$40 miliar yang dialokasikan dari 2026 hingga 2033. Kementerian Pertahanan Taiwan menyampaikan terima kasih atas dukungan AS, yang mereka yakini menggarisbawahi kemitraan erat kedua pihak.

Keputusan penjualan senjata ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional, termasuk pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengaitkan potensi serangan terhadap Taiwan dengan ancaman eksistensial bagi Jepang, yang juga memicu reaksi keras dari Beijing. Komitmen AS untuk mendukung pertahanan Taiwan berakar pada Undang-Undang Hubungan Taiwan dan Enam Jaminan, yang mewajibkan Washington menyediakan peralatan pertahanan yang memadai bagi pulau tersebut.