Keputusan Mendadak Trump: AS Segera Tarik Diri dari 66 Organisasi Internasional di Tengah Operasi Venezuela

Pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2026, Presiden Donald Trump menandatangani sebuah Memorandum di Washington yang secara eksplisit memerintahkan penghentian segera partisipasi dan pendanaan Amerika Serikat terhadap 66 organisasi internasional. Keputusan drastis ini merupakan bagian integral dari doktrin kebijakan luar negeri yang diusung, yakni “America First”. Langkah ini diambil bertepatan dengan memanasnya situasi internasional akibat operasi militer AS untuk menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang secara formal telah memegang jabatan tersebut sejak tahun 2013.

Pemerintahan Trump memberikan justifikasi bahwa kelanjutan keanggotaan dalam badan-badan tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kesejahteraan ekonomi, maupun kedaulatan Amerika Serikat. Keputusan ini mencerminkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam pendekatan Washington terhadap tata kelola global, menekankan otonomi nasional di atas kemitraan multilateral yang sudah mapan.

Instruksi dalam memorandum tersebut mewajibkan semua departemen eksekutif dan lembaga terkait untuk segera menghentikan segala bentuk kerja sama dan alokasi dana kepada organisasi-organisasi yang dimaksud dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dari total 66 entitas yang menjadi sasaran, tercatat bahwa 31 di antaranya merupakan struktur di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara 35 sisanya adalah badan-badan internasional independen.

Pihak Gedung Putih mengemukakan bahwa banyak dari badan-badan tersebut secara aktif mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai “kebijakan iklim radikal, tata kelola global, dan agenda ideologis” yang secara fundamental bertentangan dengan prioritas utama yang ditetapkan oleh pemerintahan saat ini. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan mendalam terhadap arah kebijakan yang diambil oleh forum-forum multilateral tersebut.

Di antara penarikan diri yang paling mencolok adalah keluarnya AS dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Tindakan ini melanjutkan tren yang sudah dimulai sebelumnya, yaitu penarikan diri dari Perjanjian Paris mengenai iklim. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengomentari langkah menjauh dari multilateralisme ini sebagai sebuah fokus yang lebih tajam terhadap institusi-institusi yang dianggap mendorong agenda-agenda “progresif”.

Sebaliknya, Richard Gowan dari International Crisis Group memberikan pandangan yang kontras. Ia mencatat bahwa Amerika Serikat kini secara aktif memunggungi struktur-struktur yang selama ini berperan penting dalam memajukan hukum internasional dan pembangunan ekonomi. Gowan secara spesifik menyebutkan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) serta badan yang fokus pada kesetaraan gender sebagai contoh lembaga yang ditinggalkan, menandakan potensi dampak besar pada upaya pembangunan global.