London – Ribuan orang berkumpul di depan Gedung Parlemen Inggris pada Sabtu, 6 September 2025, untuk memprotes pelarangan kelompok pro-Palestina, Palestine Action. Aksi yang diorganisir oleh Defend Our Juries ini mengakibatkan penangkapan massal, dengan Kepolisian Metropolitan London melaporkan antara 400 hingga 890 orang ditangkap, sebagian besar di bawah Undang-Undang Terorisme.
Para pengunjuk rasa, diperkirakan berjumlah sekitar 1.500 orang, membawa spanduk bertuliskan "Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action." Aksi damai ini berubah menjadi konfrontasi ketika polisi mulai melakukan penangkapan. Kepolisian menyatakan bahwa penangkapan dilakukan karena mendukung organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah Inggris merupakan tindak pidana. Pelarangan Palestine Action, yang terjadi pada Juli 2025, menyusul aksi aktivisnya yang merusak pesawat di pangkalan Angkatan Udara Kerajaan sebagai protes terhadap dukungan Inggris terhadap tindakan Israel di Gaza, yang menyebabkan kerugian jutaan poundsterling dan dianggap mengancam keamanan nasional.
Keputusan pemerintah Inggris untuk melarang Palestine Action menuai kritik tajam. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui kepala kantor hak asasi manusianya, Volker Turk, menyuarakan keprihatinan serius, menyebut pelarangan tersebut sebagai "penyalahgunaan yang meresahkan" terhadap undang-undang antiterorisme Inggris yang berisiko membatasi kebebasan fundamental. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International UK juga menyatakan keprihatinan, menyatakan bahwa penangkapan orang yang melakukan protes damai di bawah undang-undang terorisme menunjukkan adanya masalah serius di Inggris, dan mengkriminalisasi ekspresi dukungan terhadap Palestine Action melampaui batas yang wajar.
Pelarangan Palestine Action, yang menyamakannya dengan kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS, menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai kebebasan berekspresi dan hak untuk melakukan protes damai di Inggris. Hukuman bagi anggota atau pendukung Palestine Action bisa mencapai 14 tahun penjara. Pemerintah Inggris berargumen bahwa Palestine Action bukanlah organisasi tanpa kekerasan dan tindakannya telah menyebabkan kerugian finansial yang besar. Kasus hukum terkait gugatan Palestine Action terhadap pelarangan tersebut masih berlanjut, dengan sidang lanjutan dijadwalkan pada 25 September 2025.