Gangguan Listrik Skala Besar Melanda Nuuk Akibat Angin Kencang di Tengah Pusaran Ketegangan Geopolitik

Pada larut malam hari Sabtu, 24 Januari 2026, ibu kota Greenland, Nuuk, diguncang oleh pemadaman listrik besar-besaran yang berdampak pada sekitar 20.000 penduduk. Gangguan yang dimulai kira-kira pukul 22.30 waktu setempat ini dipicu oleh hembusan angin kencang yang menyebabkan kerusakan pada jalur transmisi utama. Jalur tersebut menghubungkan kota dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Buksefjord. Nukissiorfiit, penyedia layanan utilitas milik negara, telah mengonfirmasi penyebab teknis ini dan memastikan bahwa infrastruktur kabel bawah laut yang melintasi fjord tetap dalam kondisi aman tanpa kerusakan berarti.

Insiden ini mengakibatkan penghentian total pasokan listrik, yang pada gilirannya memicu gangguan signifikan pada konektivitas internet dan, menurut laporan dari beberapa distrik, sempat mengganggu distribusi pasokan air bersih. Tim teknis dari Nukissiorfiit segera bergerak cepat untuk memulihkan daya dengan mengaktifkan generator darurat. Selama proses sinkronisasi sistem kembali, pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk membatasi penggunaan energi guna menjaga stabilitas beban. Hingga pukul 03.30 dini hari Minggu, 25 Januari, sekitar 75 persen wilayah kota telah berhasil dialiri listrik kembali. Pihak kepolisian juga telah menyiagakan saluran komunikasi darurat melalui nomor 56 01 12 atau menyarankan warga untuk mendatangi pos polisi terdekat jika memerlukan bantuan mendesak.

Kejadian ini terjadi tak lama setelah pemerintah Greenland mengeluarkan rekomendasi terbaru mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, yang semakin mempertegas kerentanan infrastruktur vital di wilayah tersebut. PLTA Buksefjord sendiri telah beroperasi sejak tahun 1993 dan merupakan tulang punggung energi bagi Nuuk dengan kapasitas terpasang sebesar 45 MW. Gangguan kali ini membangkitkan ingatan publik pada insiden serupa tahun 2022 yang berlangsung selama empat hari, di mana generator diesel cadangan baru berfungsi setelah penundaan selama 17 jam, sebuah peristiwa yang sempat menyoroti masalah kronis dalam pemeliharaan teknis infrastruktur energi.

Di sisi lain, krisis domestik ini berlangsung di tengah diskusi geopolitik tingkat tinggi yang sedang hangat mengenai minat Amerika Serikat terhadap wilayah otonom tersebut. Pada 21 Januari di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Presiden AS Donald Trump menyatakan pembatalan ancaman intervensi militer setelah mengadakan pembicaraan intensif dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja kesepakatan jangka panjang terkait Greenland dan kawasan Arktik. Menanggapi dinamika ini, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen, yang menjabat sejak April 2025, bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan wilayah adalah garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan dalam perjanjian luar negeri mana pun.

Meskipun status politik Greenland kini berada di bawah pengawasan internasional yang ketat, kegagalan infrastruktur di ibu kota ini menyingkap tantangan praktis yang nyata bagi sistem energi Greenland yang sangat rentan terhadap kondisi cuaca ekstrem. Tantangan-tantangan operasional ini muncul di tengah meningkatnya signifikansi strategis pulau tersebut di mata dunia. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, cadangan elemen tanah jarang yang dimiliki Greenland saat ini menempatkan wilayah tersebut di peringkat kedelapan dunia, menjadikannya aset krusial dalam peta persaingan ekonomi global di masa depan.