Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada 10 Agustus 2025, dimulainya serangan militer baru di Gaza yang bertujuan untuk membongkar sisa-sisa benteng Hamas dan membebaskan sandera. Kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk mengambil kendali atas Kota Gaza sebagai bagian dari tujuan ini, dengan Netanyahu menyatakan bahwa tujuan tersebut adalah untuk menciptakan zona keamanan di dekat perbatasan Israel dan zona aman bagi warga sipil, bukan untuk menduduki Gaza.
Pengumuman ini telah memicu kekhawatiran internasional yang signifikan. Negara-negara Eropa, organisasi bantuan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan bahwa operasi yang diperluas ini dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan dan meningkatkan korban sipil. Miroslav Jenča, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa rencana militer baru Israel berisiko menimbulkan "malapetaka lain" di Gaza, yang dapat bergema di seluruh kawasan dan menyebabkan pemindahan paksa, pembunuhan, dan kehancuran lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa 217 orang telah meninggal karena kelaparan, termasuk 100 anak-anak, dan konflik yang dimulai pada Oktober 2023 ini telah merenggut lebih dari 61.000 nyawa warga Palestina. Situasi kemanusiaan di Gaza digambarkan sebagai "mengerikan" dan "tidak tertahankan", dengan kelaparan yang meluas di kalangan penduduk.
Negara-negara seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan Kanada telah menyatakan penolakan mereka terhadap operasi militer skala besar ini, dengan alasan bahwa hal itu akan memperburuk situasi kemanusiaan, membahayakan sandera, dan meningkatkan risiko perpindahan massal warga sipil. Mereka menekankan bahwa setiap upaya aneksasi atau perluasan permukiman melanggar hukum internasional. Seruan untuk gencatan senjata permanen dan peningkatan bantuan kemanusiaan yang tidak terhalang terus bergema dari komunitas internasional. Para pejabat militer Israel sendiri telah menyuarakan keprihatinan bahwa perluasan operasi dapat membahayakan nyawa sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan menarik pasukan ke dalam perang gerilya yang berkepanjangan. Menanggapi kritik internasional, Perdana Menteri Netanyahu membela rencananya, menyatakan bahwa Israel "tidak punya pilihan selain menyelesaikan pekerjaan dan mengalahkan Hamas," sambil mengakui adanya masalah kekurangan pangan di Gaza. Israel berencana untuk meningkatkan jumlah lokasi distribusi bantuan, meskipun rincian lebih lanjut belum diberikan. Situasi ini menyoroti ketegangan yang terus berlanjut dan tantangan kemanusiaan yang mendalam di Gaza, dengan komunitas internasional mendesak de-eskalasi dan solusi politik untuk mencapai perdamaian jangka panjang.