Ketegangan di Gaza telah memicu perdebatan sengit di antara negara-negara Uni Eropa mengenai sanksi terhadap Israel. Meskipun Komisi Eropa mengusulkan langkah-langkah seperti pemblokiran akses ke dana penelitian Uni Eropa, perbedaan pendapat di antara negara anggota menghambat tindakan kolektif.
Jerman, yang secara historis menjadi pendukung kuat Israel, mengambil langkah unilateral dengan menangguhkan ekspor senjata yang dapat digunakan di Gaza, sebuah keputusan yang mencerminkan keprihatinan mendalam Kanselir Friedrich Merz terhadap dampak kemanusiaan dari eskalasi militer. Keputusan ini diumumkan pada 8 Agustus 2025.
Di Inggris, Menteri Luar Negeri David Lammy menangguhkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Israel pada 21 Mei 2025, menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza merusak hubungan kedua negara.
Sementara itu, Irlandia mengambil langkah legislatif dengan mengajukan RUU yang melarang impor barang dari permukiman Israel di wilayah pendudukan, sebuah tindakan yang didukung oleh Menteri Luar Negeri Simon Harris. RUU ini disetujui kabinet pada 27 Mei 2025.
Di Belanda, protes besar-besaran yang dikenal sebagai "Red Line" di Den Haag, yang menarik lebih dari 150.000 peserta pada 15 Juni 2025, menuntut sanksi terhadap Israel dan akses kemanusiaan ke Gaza.
Secara internasional, Mahkamah Internasional (ICJ) mengadopsi langkah-langkah sementara terkait kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel, dengan keputusan awal pada 26 Januari 2024. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan surat perintah yang dikeluarkan pada 22 November 2024 dan tetap berlaku hingga saat ini.
Keputusan ICC ini, yang ditolak oleh Israel, menegaskan kembali yurisdiksinya atas kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina. Perbedaan sikap di antara negara-negara Uni Eropa menyoroti kompleksitas respons global terhadap krisis Gaza. Sementara beberapa negara mengambil tindakan independen, kegagalan untuk mencapai konsensus Uni Eropa melemahkan pengaruh diplomatik blok tersebut. Situasi ini terus berkembang, dengan implikasi signifikan bagi hubungan internasional, perdagangan, dan akuntabilitas hak asasi manusia.