Pada hari Rabu, 28 Mei 2025, Uni Eropa mengadopsi tindakan hukum untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah, kecuali yang terkait dengan keamanan. Keputusan ini bertujuan untuk mendukung reintegrasi negara dan upaya rekonstruksi. Dewan Uni Eropa meresmikan keputusan politik yang diumumkan pada 20 Mei oleh para menteri luar negeri Uni Eropa.
Sebagai bagian dari inisiatif ini, Dewan menghapus 24 entitas dari daftar UE yang dikenakan pembekuan aset. Entitas ini termasuk bank seperti Bank Sentral Suriah, dan perusahaan di sektor-sektor utama seperti produksi minyak, penyulingan, kapas, dan telekomunikasi. Media dan outlet televisi juga dihapus dari daftar.
Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menyatakan bahwa keputusan ini adalah yang tepat untuk mendukung pemulihan dan transisi politik Suriah. Dewan memperpanjang pembatasan pada individu dan entitas yang terkait dengan rezim Bashar al-Assad hingga 1 Juni 2026. Tindakan pembatasan baru juga diperkenalkan terhadap dua individu dan tiga entitas atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pesisir Suriah.