Pemimpin Uni Eropa Peringatkan AS: Tarif Terkait Greenland Ancam Hubungan Transatlantik

Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Uni Eropa kini berada di titik nadir menyusul ambisi Washington untuk mengakuisisi Greenland, pulau terbesar di dunia yang merupakan bagian dari kedaulatan Kerajaan Denmark. Pada hari Sabtu, 17 Januari 2026, jajaran kepemimpinan tertinggi Uni Eropa merilis pernyataan bersama yang memperingatkan bahwa rencana pengenaan tarif oleh Amerika Serikat akan merusak kemitraan transatlantik secara serius dan berisiko memicu eskalasi yang lebih luas. Ketegangan ini memuncak di tengah latihan militer terkoordinasi di wilayah Arktik, yang semakin mempertegas signifikansi geopolitik kawasan tersebut bagi stabilitas global.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa, yang saat ini sedang melakukan kunjungan resmi ke Paraguay untuk penandatanganan perjanjian dagang dengan MERCOSUR, secara tegas menyatakan komitmen mereka dalam melindungi kedaulatan wilayah. Mereka menekankan bahwa integritas teritorial merupakan prinsip fundamental hukum internasional yang sangat krusial bagi masa depan Eropa. Sebagai langkah responsif terhadap tekanan ekonomi ini, para duta besar dari 27 negara anggota Uni Eropa telah dipanggil untuk menghadiri pertemuan darurat yang dijadwalkan pada 18 Januari 2026.

Ancaman tarif yang diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump mencakup pengenaan bea masuk sebesar 10 persen terhadap impor barang dari delapan negara Eropa mulai 1 Februari 2026, yang direncanakan akan melonjak hingga 25 persen pada Juni tahun yang sama. Negara-negara yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, yang dipilih karena penolakan mereka untuk mendukung klaim Amerika atas pulau tersebut. Presiden Trump dilaporkan memandang kendali atas Greenland sebagai hal vital bagi keamanan nasional Amerika Serikat, terutama untuk penempatan sistem pertahanan rudal canggih yang dikenal sebagai "Golden Dome".

Eskalasi situasi ini merupakan buntut dari kegagalan negosiasi tingkat tinggi yang berlangsung pada 14 Januari 2026 di Washington. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Denmark yang menyertakan Menteri Luar Negeri Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt, tidak berhasil meyakinkan Wakil Presiden AS JD Vance serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk membatalkan rencana akuisisi wilayah tersebut. Kepala diplomasi Denmark mengonfirmasi bahwa posisi Amerika Serikat tetap tidak berubah, meskipun pihak Denmark telah menetapkan batasan tegas atau "garis merah" mengenai kedaulatan mereka atas pulau itu.

Menanggapi tekanan diplomatik dan ancaman ekonomi tersebut, Denmark segera meningkatkan kehadiran militernya di wilayah utara. Sejak 15 Januari 2026, latihan militer yang dipimpin oleh Denmark dengan nama sandi "Operation Arctic Endurance" telah dimulai di Greenland guna menunjukkan komitmen sekutu terhadap keamanan di kawasan Arktik. Latihan ini melibatkan kontingen terbatas yang terdiri dari 15 personel asal Prancis, 13 tentara Jerman, dua военнослужащих dari Norwegia, serta perwakilan dari Swedia, sementara Inggris menugaskan satu perwira tinggi. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengecam ancaman tarif tersebut sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima" dan "sepenuhnya salah", di mana Starmer menegaskan bahwa masa depan Greenland adalah urusan mutlak rakyat Greenland dan Denmark.

Di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, perdebatan internal mencerminkan adanya perpecahan politik setelah sekelompok senator memperkenalkan rancangan undang-undang lintas partai yang melarang penggunaan dana Pentagon untuk menguasai wilayah negara-negara anggota NATO tanpa persetujuan mereka. Kanselir Jerman Friedrich Merz bersama para pemimpin Eropa lainnya menjanjikan respons yang bersatu dan terkoordinasi demi menjaga solidaritas dalam menghadapi paksaan ekonomi dari luar. Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menyatakan bahwa isu keamanan pulau tersebut harus diselesaikan melalui kerangka kerja sama antar sekutu. Situasi yang berkembang saat ini tidak hanya mengancam stabilitas perdagangan, tetapi juga mengguncang fondasi aliansi transatlantik di tahun 2026.