Penundaan Rilis Dokumen Jeffrey Epstein oleh DOJ Picu Kontroversi Hukum dan Politik

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada hari Jumat, 19 Desember 2025, merilis "beberapa ratus ribu" dokumen terkait investigasi Jeffrey Epstein, sebuah langkah yang gagal memenuhi tenggat waktu hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein. Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengumumkan bahwa "beberapa ratus ribu dokumen lagi" akan menyusul dalam beberapa minggu ke depan, memicu reaksi keras dari anggota Kongres dari Partai Demokrat atas rilis yang bertahap.

Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein, yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Donald Trump pada 19 November 2025, secara eksplisit mewajibkan publikasi SEMUA catatan tidak rahasia pada tengah malam tanggal 19 Desember 2025, dengan pengecualian sempit hanya untuk informasi pribadi para penyintas. DOJ, melalui pernyataan Blanche, membenarkan keterlambatan pengungkapan penuh dengan mengutip "pekerjaan berat untuk menyunting informasi guna melindungi korban" sebagai alasan utama. Namun, para pemimpin Demokrat, termasuk Pemimpin Senat Chuck Schumer, dan anggota DPR seperti Jamie Raskin dan Robert Garcia, dengan cepat menyatakan bahwa tindakan DOJ merupakan "pelanggaran hukum federal" dan mengindikasikan niat untuk "melawan Kongres sendiri."

Todd Blanche, yang menjabat sebagai Jaksa Agung AS ke-40 sejak 6 Maret 2025 setelah dikonfirmasi oleh Senat dengan suara 52–46, berada di garis depan pengumuman ini. Undang-undang tersebut, yang diperkenalkan sebagai H.R. 4405 oleh Ro Khanna (D-CA-17) pada 15 Juli 2025, disahkan oleh DPR dengan suara 427–1 pada 18 November 2025, dengan Clay Higgins dari Louisiana sebagai satu-satunya penentang, dan kemudian disetujui Senat melalui konsensus bulat. Ketegangan politik diperparah oleh pengumuman pengunduran diri Anggota Kongres Marjorie Taylor Greene, yang dijadwalkan efektif pada 5 Januari 2026. Greene mengaitkan keputusannya untuk mundur sebagian karena perselisihan dengan administrasi, termasuk penolakannya untuk mencabut namanya dari petisi pengeluaran (discharge petition) untuk RUU Epstein, meskipun Trump telah menarik dukungannya.

Kepentingan publik terhadap pengungkapan ini didorong oleh fakta bahwa dokumen tersebut mencakup catatan dari investigasi kriminal terhadap Epstein dan rekan konspiratornya, Ghislaine Maxwell, log penerbangan, dan komunikasi internal mengenai kasus tersebut hingga kematiannya pada tahun 2019. Beberapa minggu sebelum pemungutan suara DPR, tiga email yang diperoleh dari harta milik Epstein diduga mengindikasikan bahwa Presiden Trump memiliki pengetahuan tentang praktik perdagangan seks Epstein, meskipun Trump secara konsisten membantah mengetahui perilaku salah Epstein. Para penegak hukum yang mendorong transparansi, termasuk Schumer, menyatakan bahwa mereka akan menggunakan "setiap cara hukum, legislatif, dan administratif untuk menyelesaikan ini," sementara Pam Bondi, selaku Jaksa Agung, juga menjadi sorotan dalam isu penahanan dokumen.

Penundaan ini, meskipun DOJ mengklaim telah melakukan upaya "masuk akal" untuk melindungi informasi pribadi korban, dilihat oleh para kritikus sebagai upaya untuk menyembunyikan kebenaran, terutama mengingat mandat hukum yang jelas untuk pengungkapan total dalam jendela 30 hari sejak penandatanganan undang-undang pada 19 November 2025. Analisis mendalam terhadap dokumen yang dirilis, yang terbagi dalam arsip Pengadilan, Pengungkapan DOJ, Catatan FOIA, dan Pengungkapan DPR, kini menjadi fokus utama untuk mengungkap konteks penuh dari kasus yang telah lama menarik perhatian publik ini.