Pemerintah Militer Burkina Faso Resmi Bubarkan Seluruh Partai Politik di Tengah Krisis Keamanan

Pada hari Kamis, 29 Januari 2026, Dewan Menteri Burkina Faso yang dipimpin oleh Kapten Ibrahim Traoré secara resmi mengesahkan dekrit mengenai pembubaran total seluruh partai dan organisasi politik di negara tersebut. Langkah ini, menurut pernyataan otoritas setempat, merupakan bagian dari agenda besar untuk melakukan "Pemulihan Negara" di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung serta kebutuhan mendesak untuk konsolidasi kekuasaan. Keputusan ini menandai berakhirnya sistem multipartai di saat negara tersebut menghadapi tantangan keamanan yang sangat berat akibat aktivitas kelompok jihadis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS.

Menteri Administrasi Teritorial, Emile Zerbo, memberikan landasan hukum bagi kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa banyaknya struktur politik—yang jumlahnya mencapai lebih dari seratus sebelum peristiwa kudeta pada September 2022—telah memicu perpecahan mendalam di tengah masyarakat dan melemahkan persatuan sosial. Sesuai dengan dekrit yang dikeluarkan, seluruh aset milik partai-partai yang dibubarkan akan segera disita dan dialihkan statusnya menjadi milik negara. Rancangan undang-undang yang mengatur pencabutan status hukum serta ketentuan mengenai pendanaan partai politik akan segera diajukan ke Majelis Legislatif Transisi untuk mendapatkan persetujuan.

Beriringan dengan reformasi di bidang politik, pemerintahan Kapten Traoré juga telah menyetujui "Rencana Pemulihan" untuk periode tahun 2026 hingga 2030, dengan total nilai investasi mencapai 36 triliun franc CFA, atau setara dengan sekitar 54,9 miliar euro. Menteri Ekonomi dan Keuangan, Aboubacar Nakanabo, memberikan rincian bahwa hampir dua pertiga dari total pendanaan tersebut akan diupayakan melalui sumber-sumber internal negara. Target-target utama dari rencana pembangunan ini meliputi penurunan angka kemiskinan dari 42% menjadi 35% serta peningkatan angka harapan hidup penduduk dari 61 tahun menjadi 68 tahun, yang mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan sentralisasi politik dengan agenda pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang.

Tindakan Kapten Ibrahim Traoré, yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada September 2022 dengan menggulingkan Paul-Henri Sandaogo Damiba, sering kali diinterpretasikan sebagai langkah tegas untuk memutus ketergantungan neokolonial, terutama dengan Prancis, demi memperkuat kemitraan dengan negara-negara lain seperti Rusia. Pemimpin Burkina Faso ini secara efektif membangun citra sebagai pejuang kedaulatan yang melawan pengaruh Barat, sebuah narasi yang sangat populer di kalangan masyarakat yang merindukan stabilitas. Situasi ini juga dipengaruhi oleh adanya upaya kudeta yang gagal pada awal Januari 2026, yang berhasil digagalkan berkat dukungan massa yang kuat terhadap kepemimpinan Traoré.

Sebagai bagian dari implementasi rencana jangka panjang untuk pengembangan infrastruktur dan industrialisasi, pada tanggal 27 Januari 2026, Traoré mengumumkan dimulainya sejumlah proyek strategis nasional, termasuk pembangunan pusat-pusat medis, sekolah, dan universitas teknologi. Fokus utama saat ini diarahkan pada percepatan pembangunan jalan raya yang menghubungkan Ouagadougou dan Bobo-Dioulasso, di mana dalam waktu hanya 40 hari, lebih dari 70% pekerjaan pembersihan lahan telah diselesaikan dengan melibatkan lebih dari 100 unit buldoser. Selain itu, di sektor energi, Burkina Faso dan perusahaan nuklir Rusia, Rosatom, telah merancang rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas rendah pada tahun 2030, yang merupakan bagian dari strategi nasional untuk melipatgandakan kapasitas energi dari 685 MW menjadi lebih dari 2500 MW.