Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat mengumumkan penghentian Status Perlindungan Sementara (TPS) bagi warga negara Venezuela, yang berlaku efektif 10 September 2025. Keputusan ini, yang diumumkan pada 3 September 2025, oleh Menteri DHS Kristi Noem, akan memengaruhi lebih dari 256.000 individu yang saat ini berada di AS.
Keputusan DHS untuk mengakhiri TPS didasarkan pada tinjauan inter-lembaga yang menyimpulkan bahwa kondisi di Venezuela tidak lagi membenarkan status tersebut. Juru bicara DHS menyatakan bahwa mempertahankan atau memperluas TPS untuk warga Venezuela secara langsung merusak upaya Administrasi Trump untuk mengamankan perbatasan selatan dan mengelola migrasi secara efektif. Alasan yang dikutip untuk penghentian ini mencakup pertimbangan keselamatan publik, keamanan nasional, faktor migrasi, kebijakan imigrasi, pertimbangan ekonomi, dan kebijakan luar negeri, dengan menyatakan bahwa melanjutkan TPS "bukan demi kepentingan terbaik Amerika."
Langkah ini muncul meskipun ada putusan pengadilan banding federal baru-baru ini. Pada 29 Agustus 2025, Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 AS menguatkan putusan pengadilan distrik yang menunda penghentian TPS untuk sekitar 600.000 warga Venezuela. Pengadilan banding memutuskan bahwa Menteri Keamanan Dalam Negeri kemungkinan besar tidak memiliki wewenang hukum untuk mencabut perpanjangan TPS yang ada sebelum masa berlakunya habis, yang bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh Kongres. Terlepas dari putusan pengadilan ini, administrasi telah melanjutkan penghentian tersebut.
Warga Venezuela yang terkena dampak diimbau untuk menggunakan aplikasi CBP Home untuk memfasilitasi keberangkatan mereka dari Amerika Serikat, yang mencakup insentif seperti tiket pesawat dan bonus keluar. Penghentian TPS ini merupakan bagian dari kebijakan imigrasi yang lebih luas yang bertujuan untuk mengendalikan migrasi tidak teratur. Sejarah TPS untuk warga Venezuela dimulai pada tahun 2021 ketika administrasi Biden memberikan perlindungan sementara karena gejolak politik dan ekonomi di negara asal mereka. Keputusan DHS saat ini untuk mengakhiri TPS yang dimulai pada tahun 2021, dan yang sebelumnya telah diperpanjang hingga Oktober 2026, menandai pergeseran kebijakan yang signifikan. Keputusan ini juga terjadi di tengah tantangan hukum yang berkelanjutan terhadap tindakan sebelumnya yang bertujuan untuk mencabut TPS bagi kelompok warga Venezuela lainnya, yang diajukan pada tahun 2023.
Komunitas Venezuela di Amerika Serikat, terutama di Florida Selatan, merasakan dampak yang mendalam dari keputusan ini. Para aktivis dan pemimpin komunitas menyatakan keprihatinan mereka, menekankan bahwa para penerima TPS adalah komunitas yang tangguh yang memberikan nilai dan integritas bagi bangsa. Mereka berpendapat bahwa mengabaikan realitas mereka akan menjadi kegagalan untuk menegakkan prinsip-prinsip welas asih dan keadilan. Keputusan DHS untuk mengakhiri TPS bagi warga Venezuela menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara otoritas imigrasi dan sistem peradilan dalam menangani krisis migrasi global. Sementara pemerintah berargumen bahwa penghentian tersebut diperlukan demi kepentingan nasional, para penentang berpendapat bahwa keputusan tersebut dapat melanggar hak-hak dasar dan mengabaikan kondisi kemanusiaan yang terus berlanjut di Venezuela.