Pada Agustus 2025, Hamas menyatakan persetujuannya terhadap proposal gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar. Proposal ini bertujuan untuk mengakhiri permusuhan dan memfasilitasi pertukaran sandera dengan tahanan Palestina.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak proposal tersebut, dengan alasan kekhawatiran mengenai pelucutan senjata Hamas yang dinilainya tidak memadai. Sementara itu, Jalur Gaza menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin parah. Laporan dari Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB secara resmi mendeklarasikan terjadinya kelaparan di Gaza Governorate, sebuah peristiwa bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Timur Tengah. Lebih dari setengah juta penduduk Gaza kini berada dalam kondisi bencana, dengan proyeksi bahwa hampir sepertiga populasi dapat mengalami situasi serupa pada akhir September 2025.
Situasi ini diperparah oleh pembatasan akses bantuan kemanusiaan yang ketat oleh Israel. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyebut kondisi ini sebagai 'kelaparan buatan manusia' dan 'kemarahan moral', serta mengkritik keras Israel atas hambatan terhadap pasokan vital. Inggris secara aktif terlibat dalam upaya bantuan, termasuk rencana untuk mengevakuasi anak-anak Gaza yang sakit kritis untuk perawatan di rumah sakit Inggris, serta menjanjikan tambahan bantuan medis senilai £15 juta (sekitar $20 juta USD). Sikap Inggris mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil.
Di sisi lain, Uni Eropa menunjukkan perpecahan internal mengenai respons terhadap konflik. Beberapa negara anggota mendesak penerapan tekanan ekonomi yang lebih kuat terhadap Israel, seperti penangguhan perjanjian perdagangan, sementara negara lain menolak langkah tersebut. Ketidaksepakatan ini dinilai melemahkan posisi dan pengaruh Uni Eropa di kancah internasional. Sejak awal konflik pada Oktober 2023, lebih dari 63.000 warga Palestina dilaporkan tewas, dengan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta jutaan lainnya terpaksa mengungsi. Organisasi internasional memperingatkan bahwa kelaparan meluas dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat gempuran yang tiada henti.
Pernyataan dari para pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Inggris, menggambarkan kondisi di Gaza sebagai 'mengerikan' dan menyoroti perlunya tindakan kolektif untuk menghentikan penderitaan yang meluas ini dan mencari solusi damai yang berkelanjutan.