Amerika Serikat mengumumkan pencabutan dan penolakan visa bagi sejumlah pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina (PA) yang berencana menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025. Keputusan ini, yang disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS, didasarkan pada penilaian bahwa PA dan PLO belum memenuhi komitmen mereka serta dinilai telah merusak prospek perdamaian.
Langkah ini menandai eskalasi dalam ketegangan diplomatik dan menimbulkan pertanyaan mengenai partisipasi Palestina dalam forum internasional krusial tersebut. Meskipun tidak ada nama pejabat yang secara spesifik disebutkan, keputusan ini berpotensi memengaruhi kehadiran delegasi Palestina, termasuk kemungkinan Presiden PA Mahmoud Abbas. Tindakan ini melanjutkan kebijakan sanksi yang sebelumnya telah dijatuhkan AS terhadap anggota PA dan PLO pada Juli 2025 dengan alasan serupa.
Secara historis, Amerika Serikat telah lama berperan sebagai mediator dalam konflik Israel-Palestina, namun seringkali posisinya dianggap condong ke Israel. Sejak era pemerintahan sebelumnya, AS telah menerapkan kebijakan yang lebih selaras dengan pandangan Israel, termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar AS ke kota tersebut.
Keputusan pencabutan visa ini terjadi di tengah meningkatnya upaya beberapa negara Barat, seperti Kanada, Inggris, dan Prancis, untuk mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB September 2025. Langkah negara-negara Barat ini dipicu oleh memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza dan dorongan untuk solusi dua negara, sebuah gerakan yang ditentang oleh AS yang memandang pengakuan tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap Hamas.
Dari perspektif Palestina, tindakan AS ini dilihat sebagai bentuk hukuman atas pengakuan negara Palestina oleh negara-negara lain dan bukti ketidakmampuan AS untuk bertindak sebagai mediator yang netral. Pejabat PLO menyatakan bahwa alih-alih menghukum Israel sebagai agresor, AS justru menghukum para korban. Hal ini semakin memperdalam jurang pemisah diplomatik antara Washington dan sekutu-sekutunya di Barat, sekaligus menyoroti kompleksitas upaya perdamaian yang telah berlangsung puluhan tahun.
Pencabutan visa ini secara langsung membatasi ruang gerak diplomatik Palestina di panggung global, menciptakan tantangan baru dalam penyampaian aspirasi mereka di forum internasional yang paling penting. Keputusan AS ini menambah lapisan kerumitan pada lanskap diplomasi Timur Tengah, di mana upaya untuk mencapai solusi dua negara terus dihadapkan pada berbagai hambatan. Dampak nyata dari pembatasan perjalanan ini akan terlihat pada partisipasi Palestina di Sidang Umum PBB, yang berpotensi memengaruhi jalannya diskusi dan negosiasi perdamaian di masa mendatang. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya dialog yang konstruktif dan upaya bersama dari berbagai pihak untuk menemukan jalan menuju stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.