Pada bulan Oktober 2025, publik dikejutkan oleh klaim serius mengenai dugaan Tiongkok telah berhasil mengakses data pemerintah Inggris yang sangat rahasia. Tuduhan ini, yang dilontarkan oleh Dominic Cummings, mantan penasihat utama dari eks Perdana Menteri Boris Johnson, menyoroti potensi kerentanan besar dalam sistem transfer informasi krusial di negara tersebut.
Cummings mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, ia dan Johnson telah diberi laporan mengenai insiden besar yang melibatkan kompromi materi berklasifikasi “Strap”. Klasifikasi “Strap” sendiri merupakan sebutan untuk dokumentasi intelijen yang tingkat kerahasiaannya luar biasa tinggi. Eks penasihat tersebut bersikeras bahwa infrastruktur dasar yang digunakan untuk pertukaran data sensitif di dalam aparatur negara Inggris telah rentan “selama bertahun-tahun”. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan rincian lebih lanjut kepada anggota Parlemen jika penyelidikan resmi dibuka, yang secara otomatis meningkatkan perhatian terhadap perlindungan informasi rahasia di struktur pemerintahan.
Namun, klaim Cummings ini segera dibantah keras oleh pejabat resmi. Kabinet Menteri dan mantan kepala Pusat Keamanan Siber Nasional (National Cyber Security Centre) secara tegas menolak informasi mengenai adanya kompromi sistem yang digunakan untuk mengedarkan materi “Strap” pada tahun 2020. Perbedaan keterangan yang mencolok ini muncul di tengah perdebatan berkelanjutan mengenai kasus dugaan spionase yang melibatkan Tiongkok, yang baru-baru ini dihentikan, memicu perselisihan politik yang semakin tajam.
Terlepas dari kontroversi tersebut, penerapan Undang-Undang Keamanan dan Investasi Nasional (National Security and Investment Act/NSIA) tahun 2021 terus berjalan. Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada tanggal 4 Januari 2022. NSIA memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan dan intervensi terhadap operasi bisnis demi melindungi kepentingan nasional. Regulasi ini tetap menjadi instrumen utama dalam penyaringan investasi asing.
Dalam periode pelaporan tahun 2023/2024, data menunjukkan bahwa akuisisi yang melibatkan investor Tiongkok menyumbang 41% dari seluruh kasus yang memerlukan evaluasi keamanan mendalam. Angka 41% ini merupakan persentase tertinggi di antara semua negara investor yang diperiksa. Hal ini menggarisbawahi fokus intensif pemerintah Inggris terhadap risiko keamanan yang terkait dengan modal asing tertentu.
Meskipun pemerintah Inggris berupaya menjalin interaksi yang konstruktif dengan Tiongkok di sektor-sektor seperti teknologi bersih dan layanan keuangan, kerangka hukum seperti NSIA tetap berfungsi sebagai penjaga kedaulatan. Situasi ini menuntut semua pihak untuk secara sadar membangun pertahanan internal yang kokoh, menyadari bahwa ketahanan nasional sangat bergantung pada kewaspadaan terhadap arus informasi eksternal dan potensi ancaman yang menyertainya.