Panduan IRS dan Aturan SEC Mempercepat Integrasi Kripto-ETF ke Lanskap Investasi Utama

Transformasi struktural dalam sektor produk bursa (ETP) aset digital telah mencapai titik balik krusial. Fokus kini bergeser dari spekulasi murni menuju pengakuan sebagai kelas aset investasi yang sah. Pergeseran signifikan ini didukung oleh regulasi terbaru dari Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat dan Securities and Exchange Commission (SEC), yang mendorong perluasan penawaran produk dan menumbuhkan ekspektasi investor terhadap penahanan aset jangka panjang.

Beberapa peristiwa kunci membentuk lanskap ini. Penerbitan panduan dari IRS pada tanggal 10 November 2025 dan persetujuan SEC mengenai standar pencatatan umum pada 17 September 2025 menjadi penanda penting. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari proses yang lebih luas yang dimulai sejak Juli 2025, ketika SEC memutuskan untuk mengizinkan mekanisme penciptaan/penebusan in-kind untuk ETF Bitcoin dan Ether spot. Semua perkembangan ini mengindikasikan pergeseran mendasar dalam akses investor arus utama terhadap aset digital.

Inti dari kejelasan regulasi ini terletak pada Panduan IRS (Revenue Procedure 2025-31), yang dirilis pada 10 November 2025. Dokumen ini menetapkan 'safe harbor' bagi perwalian, termasuk kripto-ETF, yang memungkinkan mereka melakukan staking aset seperti Ether (ETH) dan Solana (SOL) tanpa kehilangan status perwalian investasi atau perwalian pemberi hibah. Menteri Keuangan Scott Bessent menekankan bahwa panduan IRS ini meningkatkan manfaat bagi investor sekaligus mendorong inovasi, karena dana kini diizinkan untuk menerima dan mendistribusikan imbalan staking dari blockchain.

Agar dapat mematuhi rezim baru ini, perwalian harus memenuhi 14 persyaratan ketat. Persyaratan tersebut mencakup keharusan diperdagangkan di bursa saham nasional dan hanya boleh memiliki satu jenis aset digital. Selain itu, aset harus berada di bawah kustodian, meskipun perwalian tetap mempertahankan hak kepemilikan. Terdapat periode sembilan bulan, dimulai sejak 10 November 2025, bagi perwalian yang sudah ada untuk merevisi dokumen pendirian mereka agar dapat mengadopsi 'safe harbor' ini.

Sejalan dengan perubahan perpajakan, SEC pada 17 September 2025 menyetujui standar pencatatan umum untuk produk bursa berbasis komoditas, termasuk kriptoaset. Keputusan ini secara substansial mempermudah proses persetujuan untuk ETF kripto tertentu. Sebelumnya, setiap produk memerlukan amandemen aturan individual di bawah Bagian 19(b) dari Securities Exchange Act 1934, sebuah hambatan yang memakan waktu. Untuk memenuhi standar umum yang baru ini, aset dasar harus memiliki pasar berjangka yang teregulasi setidaknya selama enam bulan, atau ETF yang memberikan eksposur tidak kurang dari 40% terhadap aset tersebut sudah diperdagangkan di bursa nasional.

Kejelasan regulasi ini diperkirakan akan memicu gelombang peluncuran ETF yang melacak Solana, Litecoin (LTC), dan Hedera (HBAR) pada akhir Oktober 2025. Meskipun demikian, hal ini juga akan meningkatkan kompleksitas operasional bagi para penerbit, misalnya dalam hal pelaporan triwulanan dana sesuai dengan Investment Company Act tahun 1940. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh industri yang sedang berkembang pesat.

Diskusi mengenai pergeseran struktural ini berlangsung di Forum ETP di New York pada 18 November 2025, yang mempertemukan penerbit ETF, auditor, dan penasihat hukum. Peserta, seperti Mike Dellavalle dari Cohen & Co, membahas bagaimana perubahan regulasi ini memengaruhi konstruksi portofolio dan adopsi jangka panjang kripto-ETF oleh investor tradisional. Forum yang ke-14 ini, yang mengumpulkan para profesional dengan aset kelolaan global lebih dari 10 triliun dolar dalam ETF, menegaskan bahwa kedewasaan digital kini menuntut industri untuk mengelola kerumitan yang terkait dengan staking dan likuiditas.

Sementara ETF spot Bitcoin dan Ether sudah menguasai porsi signifikan dari kapitalisasi pasar asetnya, aturan baru ini membuka pintu bagi spektrum produk yang lebih luas, memfasilitasi integrasi mereka ke dalam portofolio konvensional. Namun, perlu dicatat bahwa penangguhan parsial operasi pemerintah yang dimulai pada 1 Oktober 2025 sempat menimbulkan penundaan sementara dalam proses peninjauan, menambahkan lapisan ketidakpastian operasional selama periode transformasi ini.