Pada bulan Oktober 2025, sebuah rancangan undang-undang penting telah diajukan di Duma Negara Federasi Rusia. Inisiatif legislatif ini bertujuan untuk mengintegrasikan regulasi hukum ekonomi digital ke dalam ranah hukum keluarga. Anggota parlemen, Igor Antropenko, adalah penggagas proposal tersebut. Inti dari inisiatif ini adalah pengakuan resmi terhadap aset kripto yang diperoleh pasangan suami istri selama masa pernikahan sebagai harta bersama. Konsekuensinya, aset digital tersebut wajib dibagi rata jika terjadi perceraian. Langkah ini diambil untuk mengatasi kekosongan dan ketidakpastian hukum yang selama ini menyelimuti aset digital dalam proses pembagian harta gono-gini.
Substansi dari usulan legislatif ini memerlukan perubahan pada Pasal 34 dan 36 dari Kode Keluarga Federasi Rusia. Norma-norma yang diusulkan menetapkan bahwa semua mata uang digital yang dikumpulkan selama ikatan perkawinan akan diperlakukan sebagai properti bersama. Namun, aset yang diperoleh sebelum pernikahan atau yang didapatkan melalui transaksi tanpa imbalan, seperti warisan atau hadiah, akan tetap dipertahankan sebagai properti pribadi salah satu pasangan. Dokumen rancangan undang-undang ini telah dikirimkan kepada Ketua Pemerintah, Mikhail Mishustin, dan Bank Sentral Rusia (Bank Rossii) untuk mendapatkan evaluasi ahli.
Kebutuhan mendesak akan regulasi semacam ini didorong oleh ekspansi pasar kripto di Rusia yang sangat pesat. Data dari berbagai platform analitik menunjukkan lonjakan signifikan: antara Juli 2024 hingga Juni 2025, volume transaksi yang dilakukan oleh warga Rusia dalam segmen transfer besar (di atas 10 juta dolar AS) melonjak sebesar 86%. Angka pertumbuhan ini bahkan melampaui capaian banyak negara Eropa. Secara keseluruhan, volume total operasi yang dilakukan oleh warga Rusia selama Kuartal IV tahun 2024 dan Kuartal I tahun 2025 mencapai 7,3 triliun rubel.
Selain itu, Bank Sentral Federasi Rusia memperkirakan bahwa saldo yang dimiliki oleh warga Rusia dalam dompet kripto mereka telah mencapai 827 miliar rubel pada Maret 2025. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya aset kripto dalam perekonomian rumah tangga, sehingga regulasi hukum keluarga menjadi tak terhindarkan.
Para pendukung rancangan undang-undang ini, termasuk Igor Antropenko, menegaskan bahwa langkah ini merupakan jaminan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana diabadikan dalam Pasal 19 Konstitusi Federasi Rusia. Menurut pandangan mereka, ketiadaan aturan yang jelas selama ini membuka celah bagi penyembunyian aset, yang secara langsung merugikan hak pihak lain saat pembagian harta. Manuver legislatif ini juga mencerminkan tren global. Sebagai contoh, Korea Selatan telah mengambil keputusan serupa pada Oktober 2024, di mana negara tersebut memasukkan mata uang kripto ke dalam daftar properti yang wajib dibagi dalam kasus perceraian.
Di samping isu pembagian aset ini, para regulator juga terus berupaya menertibkan sektor keuangan digital secara keseluruhan. Sistem regulasi berusaha merapikan aliran dana yang, berdasarkan beberapa data, mencakup sekitar 140.000 operasi penambangan (mining) yang saat ini belum diatur. Menariknya, bersamaan dengan pembahasan pembagian properti, regulator juga sedang mempersiapkan pengetatan tanggung jawab hukum terkait pembayaran menggunakan mata uang kripto yang akan berlaku mulai tahun 2026. Ini menunjukkan adanya pendekatan ganda: legalisasi aset kripto untuk tujuan investasi di satu sisi, dan penindakan tegas terhadap penggunaannya sebagai alat pembayaran tersembunyi atau ilegal di sisi lain.