Sinyal Perubahan Fiskal Inggris: Menimbang Kontribusi dan Dampak Pertumbuhan

Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, pada 4 November 2025, mengisyaratkan perlunya penyesuaian kebijakan perpajakan di tengah tuntutan penataan ulang fundamental ekonomi Britania Raya. Pernyataan ini disampaikan menjelang presentasi anggaran pada 26 November, menekankan bahwa setiap warga negara diharapkan untuk berkontribusi demi memulihkan keuangan publik dan memicu kembali perekonomian. Isyarat ini menandai titik balik dalam narasi fiskal pemerintah, terutama karena Partai Buruh sebelumnya telah berjanji untuk tidak menaikkan pajak utama seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak penghasilan.

Langkah yang diungkapkan oleh Kanselir Reeves ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan stabilitas fiskal dengan dorongan pertumbuhan dan keadilan, di tengah tantangan politik yang dihadapi Perdana Menteri Keir Starmer, termasuk meredanya popularitas dan menguatnya partai Reform UK. Pasar merespons dengan cepat; Poundsterling Inggris langsung melemah 0,55% terhadap Dolar AS, mencapai level $1,3062, level terendah sejak April. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran investor mengenai potensi hambatan kenaikan pajak terhadap laju ekspansi ekonomi negara.

Secara historis, kebijakan perpajakan yang terlalu membebani sering kali dianggap sebagai rem bagi kemajuan ekonomi. Kenaikan pajak atas konsumsi atau pendapatan dapat menggerus daya beli masyarakat, yang merupakan motor utama permintaan domestik. Ketika daya beli menyusut, sektor bisnis berpotensi menahan investasi jangka panjang, yang krusial untuk pembangunan infrastruktur dan inovasi masa depan. Para ekonom telah lama memperingatkan bahwa beban pajak yang berat dapat memicu perlambatan dan meningkatkan risiko pengangguran.

Namun, perspektif global menunjukkan bahwa struktur pajak yang sangat rendah dapat menarik modal, seperti yang terlihat pada Uni Emirat Arab yang mengandalkan kekayaan minyaknya, atau Kazakhstan dengan tarif pajak penghasilan pribadi hanya 10% yang mencatat pertumbuhan pesat di Asia Tengah. Hal ini menegaskan bahwa bukan semata-mata besaran pajak, melainkan alokasi pendapatan yang terkumpul untuk kepentingan bersama yang menentukan kualitas kehidupan. Di Inggris, kekhawatiran sudah mulai terasa di sektor riil; para pemimpin supermarket besar, termasuk Tesco dan Sainsbury's, telah menyuarakan keprihatinan bahwa pajak yang lebih tinggi akan menekan kemampuan mereka menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, yang berpotensi memperpanjang tekanan inflasi pangan hingga tahun 2026.

Keputusan yang akan dirinci pada 26 November ini menjadi momen penting untuk menguji keseimbangan antara tanggung jawab pembiayaan negara dan pemberdayaan kapasitas produktif rakyat. Keberhasilan kebijakan fiskal mendatang akan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengubah pungutan menjadi katalisator yang memperkuat fondasi kolektif, bukan sekadar menutup defisit yang ada.