Dokumen Baru Kasus Epstein Mengisyaratkan Kesadaran Trump atas Pelanggaran Seksual

Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 November 2025 merilis serangkaian dokumen tambahan yang berasal dari properti mendiang Jeffrey Epstein. Pengungkapan ini kembali menarik perhatian publik terhadap jaringan yang terkait dengan terpidana pelaku kejahatan seksual tersebut. Fraksi Demokrat, yang memublikasikan sebagian dari korespondensi elektronik ini, secara tegas mengklaim bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan kesadaran Presiden Donald Trump mengenai penyalahgunaan seksual yang dilakukan Epstein.

Salah satu bukti kunci yang disorot adalah surel dari tahun 2011 yang ditujukan kepada Ghislaine Maxwell. Surel itu menyebutkan bahwa Trump "menghabiskan waktu berjam-jam" di kediaman Epstein bersama seorang korban yang identitasnya tidak disebutkan. Dalam konteks ini, Epstein dilaporkan menjuluki Trump sebagai "anjing yang tidak menggonggong." Selain itu, surel lain dari tahun 2019 diduga memuat pernyataan bahwa Trump "tentu saja mengetahui tentang gadis-gadis itu." Korespondensi Epstein juga mencakup diskusi dengan jurnalis Michael Wolff mengenai cara "merumuskan jawaban" untuk wawancara CNN Trump pada tahun 2015. Sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas, Komite Pengawasan telah merilis lebih dari 20.000 halaman dokumen, di mana nama Donald Trump disebutkan sekitar 1.500 kali.

Perkembangan politik yang signifikan terjadi ketika tercapai jumlah tanda tangan yang diperlukan untuk memaksa pemungutan suara guna pengungkapan penuh semua dokumen non-rahasia terkait Epstein. Inisiatif ini, yang dikenal sebagai petisi pemungutan suara paksa (discharge petition), berhasil mengumpulkan 218 tanda tangan—jumlah mayoritas—dengan melewati kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Tanda tangan ke-218 yang krusial itu dibubuhkan oleh Anggota DPR yang baru dilantik, Adelita Grijalva (Demokrat dari Arizona), segera setelah ia mengambil sumpah jabatan.

Pelantikan Grijalva sendiri sempat ditunda selama tujuh minggu oleh Ketua DPR Mike Johnson. Para kritikus menafsirkan penundaan ini sebagai upaya untuk menghindari pemungutan suara atas petisi yang diprakarsai oleh Anggota Kongres Ro Khanna (Demokrat) dan Thomas Massie (Republik). Kini, berdasarkan aturan Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Johnson diwajibkan untuk mengajukan langkah tersebut untuk pemungutan suara dalam waktu tujuh hari legislatif. Jika langkah ini disetujui, Jaksa Agung akan diwajibkan untuk memublikasikan semua dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan Epstein dan Maxwell dalam waktu 30 hari, dengan pengecualian informasi yang mengidentifikasi para korban.

Di antara individu yang disebutkan dalam materi tersebut adalah Virginia Giuffre, penuduh utama dalam kasus ini, yang meninggal dunia awal tahun ini. Sementara itu, pihak Gedung Putih dengan tegas menolak tuduhan yang muncul, menyebut publikasi dokumen tersebut sebagai "fitnah Demokrat." Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa surat-surat yang diungkapkan tidak membuktikan apa pun selain fakta bahwa Trump tidak melakukan tindakan tercela. Proses ini menggarisbawahi perjuangan berkelanjutan demi transparansi penuh dalam kasus Jeffrey Epstein yang kompleks.