Pemerintahan Amerika Serikat telah memasuki hari kesepuluh penghentian operasinya per tanggal 10 Oktober 2025, sebuah periode yang menyoroti kerentanan sistemik ketika kesepakatan politik mengenai pendanaan terhenti. Upaya untuk mengembalikan fungsi normal melalui RUU pendanaan sementara telah menemui jalan buntu; baik proposal dari Partai Republik maupun draf dari Partai Demokrat yang diajukan pada 9 Oktober gagal mendapatkan persetujuan untuk yang ketujuh kalinya. Situasi yang berlarut-larut ini menciptakan riak signifikan yang melampaui koridor kekuasaan di Washington, memengaruhi denyut nadi kehidupan publik dan mesin ekonomi negara secara mendalam.
Fungsi-fungsi federal yang krusial mengalami penangguhan, mulai dari sektor transportasi, pariwisata, hingga pemeliharaan infrastruktur, yang secara langsung mengganggu ritme kehidupan sehari-hari masyarakat. Sekitar 900.000 pegawai federal telah dirumahkan (furloughed), sementara 700.000 lainnya terus bekerja tanpa menerima gaji. Banyak warga yang bergantung pada gaji dari lembaga federal mendapati aliran pendapatan mereka terhenti, sebuah kondisi yang secara alami mengikis optimisme konsumen dan memperlambat laju belanja. Pengurangan pengeluaran publik ini, seperti efek domino, mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Professor Li Haidong dari Institute of International Relations di University of Foreign Studies menyoroti ketidakpastian yang menyelimuti durasi penghentian ini. Kurangnya sinyal kuat mengenai konsensus antara kedua partai utama mengisyaratkan bahwa jalan menuju kesepakatan masih panjang. Kebuntuan ini berpusat pada perselisihan alokasi dana, dengan Demokrat menuntut perpanjangan subsidi perawatan kesehatan dan Republik menolak. Jika perselisihan ini terus berlanjut, konsekuensinya adalah gelombang reaksi balik politik yang masif, yang berpotensi mendorong politik Amerika ke arah populisme yang lebih menguat.
Penghentian operasional pemerintah AS, yang secara historis terjadi akibat kegagalan Kongres mengesahkan undang-undang pendanaan yang diperlukan, kini menjadi cerminan dari ketidakselarasan prioritas. Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa penutupan parsial pada tahun 2019, yang berlangsung selama 35 hari, diperkirakan telah mengurangi pertumbuhan PDB kuartal pertama tahun itu sebesar 0,1 persen. Situasi saat ini, yang telah mencapai hari kesepuluh, memerlukan perhatian segera untuk mencegah erosi kepercayaan publik yang lebih dalam dan dampak ekonomi yang lebih luas, sementara seruan kolektif menekankan urgensi untuk memulihkan operasi pemerintahan yang normal.