Nigeria Dihapus Resmi dari 'Daftar Abu-Abu' FATF Pasca Reformasi Ekstensif

Nigeria secara resmi telah dikeluarkan dari apa yang disebut "daftar abu-abu" (grey list), yaitu daftar negara-negara yang berada di bawah pengawasan ketat Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF). Keputusan penting ini diumumkan pada bulan Oktober 2025.

Penghapusan ini merupakan hasil dari Sesi Pleno FATF yang berlangsung di Paris, Prancis, dari tanggal 22 hingga 24 Oktober 2025. Langkah ini menandai keberhasilan Nigeria dalam merampungkan proses ekstensif untuk mengatasi kelemahan strategis dalam mekanisme nasional mereka terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Penghapusan dari daftar pengawasan ini merupakan konsekuensi langsung dari implementasi reformasi komprehensif yang telah dilaksanakan dengan cermat sesuai program pemantauan FATF. Terobosan legislatif utama yang menjadi fondasi keberhasilan ini adalah pengesahan Undang-Undang Pencegahan dan Pelarangan Pencucian Uang tahun 2022, serta Undang-Undang Pencegahan Terorisme tahun 2022. Selain itu, Nigeria juga mengambil langkah signifikan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengoperasionalkan Daftar Pemilik Manfaat Akhir (Beneficial Ownership Register). Upaya ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan transparansi aliran dana keuangan.

Nigeria sebelumnya dimasukkan ke dalam "daftar abu-abu" pada Februari 2023. Penyebab utama penetapan ini adalah adanya defisiensi yang teridentifikasi, termasuk penegakan hukum yang lemah dan kurangnya koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga terkait. Institusi nasional utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reformasi ini meliputi Unit Intelijen Keuangan Nigeria (NFIU), Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC), dan Bank Sentral Nigeria (CBN). Sesi Pleno FATF secara khusus mengapresiasi kemajuan positif yang dicapai Nigeria dalam memenuhi Rencana Aksi 19 poin sesuai dengan kerangka waktu yang telah disepakati.

Kemenangan regulasi ini membawa implikasi nyata bagi ekosistem ekonomi negara tersebut. Keluarnya Nigeria dari daftar pengawasan ketat diperkirakan akan memperkuat kepercayaan investor internasional. Hal ini diharapkan dapat memacu masuknya investasi asing langsung (FDI), yang sebelumnya terhambat oleh berbagai rintangan dan kompleksitas dalam transaksi lintas batas. Para pakar ekonomi menilai bahwa pencapaian semacam ini berfungsi sebagai katalisator untuk pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang, sekaligus memberikan sinyal kepada mitra internasional mengenai penurunan risiko operasional.

Selain langkah-langkah legislatif, perhatian besar juga dialokasikan untuk meningkatkan efektivitas badan pengawas. Data yang berkaitan dengan proses reformasi menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah investigasi kasus pencucian uang yang berhasil telah meningkat sebesar 40% dibandingkan dengan periode sebelum pengawasan ketat dimulai. Prestasi ini mengukuhkan bahwa upaya terarah untuk membangun harmoni internal dalam sektor keuangan telah berhasil mengubah persepsi eksternal terhadap Nigeria, menjadikannya pemain yang kredibel dan dapat diandalkan di panggung global.