Proposal AS 28 Poin untuk Ukraina: Konsesi Wilayah dan Pembatasan Militer Picu Kontroversi Eropa

Pada tanggal 20 November 2025, Ukraina secara resmi mengonfirmasi penerimaan draf perjanjian damai yang terdiri dari 28 poin dari Amerika Serikat. Dokumen ini dirancang untuk mengakhiri konfrontasi militer dengan Federasi Rusia. Berdasarkan laporan dari sumber-sumber Eropa, naskah perjanjian tersebut memuat sejumlah konsesi signifikan dari pihak Kyiv, yang sontak menimbulkan riak besar di seluruh benua Eropa.

Informasi yang tersebar luas menyebutkan bahwa poin-poin utama dalam rencana tersebut menuntut Ukraina menyerahkan kendali penuh atas Donbas, yang mencakup wilayah Donetsk dan Luhansk, meskipun hak kepemilikan hukum tetap dipegang oleh Kyiv. The Telegraph melaporkan bahwa sebagai imbalannya, Rusia mungkin akan membayar 'uang sewa' dalam jumlah yang tidak diungkapkan untuk kontrol faktual atas wilayah yang kaya akan sumber daya mineral tersebut. Skema ini digambarkan mirip dengan perjanjian bisnis. Selain itu, rencana tersebut mengusulkan pembatasan jumlah Angkatan Bersenjata Ukraina hingga maksimal 400.000 personel dan kewajiban untuk tidak menggunakan persenjataan jarak jauh.

Inisiatif ini, yang terungkap setelah publikasi di Axios, berakar dari konsultasi yang diadakan di Miami pada akhir Oktober 2025. Pertemuan tersebut melibatkan Utusan Khusus Trump, Steve Witkoff, dan perwakilan ekonomi Vladimir Putin, Kirill Dmitriev. Presiden Trump dilaporkan telah menyetujui rencana tersebut, yang menurut seorang pejabat Gedung Putih, mencakup 'elemen-elemen yang diinginkan dan dibutuhkan Ukraina untuk mencapai perdamaian yang langgeng'. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, membenarkan adanya 'daftar ide' yang sedang dikembangkan untuk mengakhiri konflik, menekankan bahwa perdamaian yang stabil menuntut kedua belah pihak menerima kompromi yang sulit namun esensial.

Negara-negara Eropa menyambut baik kabar mengenai syarat-syarat yang diusulkan tersebut dengan nada kritis. Kepala Kementerian Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, dengan tegas menyatakan bahwa 'perdamaian tidak boleh menjadi bentuk kapitulasi', seraya menyoroti bahwa sekutu Eropa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan draf. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, juga menyampaikan bahwa Berlin 'tidak diberi tahu' mengenai rencana 28 poin tersebut, yang oleh sebagian politisi Eropa dianggap setara dengan penyerahan diri yang dipaksakan.

Di tengah perkembangan ini, pada tanggal 27 November 2025, delegasi militer Amerika Serikat tiba di Kyiv. Delegasi ini dipimpin oleh Menteri Angkatan Darat AS, Dan Driscoll, dan Kepala Staf, Randy George, didampingi oleh Komandan Pasukan AS di Eropa, Chris Donahue. Pembicaraan difokuskan pada strategi militer dan pertukaran teknologi, termasuk pembahasan mengenai sistem pesawat nirawak. Kunjungan ini dilaporkan merupakan upaya Gedung Putih untuk menarik Ukraina kembali ke meja perundingan, terutama mengingat skandal korupsi domestik yang tengah melemahkan posisi politik Presiden Zelensky. Meskipun demikian, media melaporkan bahwa Presiden Zelensky siap untuk meninjau rencana tersebut, meskipun sumber-sumber di Kyiv menyebut draf itu 'sangat menguntungkan bagi Putin'.

Gedung Putih, melalui Juru Bicara Karine Jean-Pierre, mengonfirmasi keterlibatan administrasi Trump dalam perumusan proposal tersebut, namun membantah klaim bahwa rencana itu sepenuhnya disusun oleh Washington dan Kremlin. Meskipun demikian, kebocoran informasi menunjukkan bahwa rencana tersebut mungkin juga mencakup pembekuan garis depan di wilayah Zaporizhzhia dan Kherson, serta tuntutan agar bahasa Rusia diakui sebagai bahasa resmi dan Gereja Ortodoks Rusia diberikan status khusus di Ukraina. Semua pihak kini menanti langkah diplomatik selanjutnya setelah dokumen krusial ini terungkap ke publik.