Administrasi AS Memulai Transfer Wewenang Departemen Pendidikan ke Negara Bagian

Administrasi Presiden Donald Trump telah mengumumkan langkah-langkah awal untuk mereorganisasi Departemen Pendidikan AS. Tindakan ini merupakan bagian dari strategi yang telah dicanangkan untuk mengurangi intervensi federal dalam pendidikan sekolah dan mengalihkan kendali ke tingkat negara bagian. Langkah ini, yang sebelumnya telah diutarakan oleh Trump, bertujuan untuk memenuhi janji kampanyenya mengenai pengembalian kontrol pendidikan “ke tempat yang seharusnya—yaitu kepada negara bagian.” Sekretaris Pendidikan, Linda McMahon, menggambarkan inisiatif ini sebagai “langkah berani untuk membongkar birokrasi federal dalam urusan pendidikan.”

Sebagai bagian dari restrukturisasi, kemitraan baru telah dibentuk dengan empat lembaga federal lainnya: Departemen Tenaga Kerja, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Departemen Luar Negeri. Lembaga-lembaga ini akan mengambil alih sebagian fungsi yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Departemen Pendidikan. Menurut pernyataan resmi dari Gedung Putih, struktur baru ini bertujuan untuk “mengoptimalkan kegiatan pendidikan federal dalam kerangka program yang diwajibkan secara hukum, mengurangi beban administratif, dan mereorientasi program dan kegiatan untuk melayani siswa dan penerima hibah dengan lebih baik.”

Departemen Pendidikan didirikan oleh Kongres pada tahun 1979 melalui Undang-Undang Organisasi Departemen Pendidikan (Public Law 96-88). Tujuan utamanya adalah memastikan akses yang setara terhadap peluang pendidikan. Sebelum pendiriannya, urusan pendidikan federal diawasi di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Tugas utama lembaga ini meliputi pengelolaan pinjaman mahasiswa, pemantauan hasil akademik, dan penegakan hak-hak sipil. Penting untuk dicatat bahwa pendanaan federal hanya menyumbang kurang dari 10 persen dari total pengeluaran negara bagian untuk pendidikan.

Transfer wewenang ini mencakup pembagian tanggung jawab yang spesifik. Departemen Tenaga Kerja akan mengambil alih administrasi program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pengajaran Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan hibah untuk sekolah piagam (charter schools). Sementara itu, Departemen Dalam Negeri akan bertanggung jawab atas program pendidikan Penduduk Asli Amerika. Departemen Luar Negeri akan mengawasi program pendidikan internasional dan studi bahasa asing. Terakhir, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan akan mengelola hibah bagi orang tua yang mengejar pendidikan tinggi serta akreditasi institusi medis asing.

Para kritikus, termasuk perwakilan dari Partai Demokrat, menyatakan ketidakpuasan. Mereka berpendapat bahwa administrasi tersebut mengabaikan Kongres dan “memotong sumber daya” bagi sekolah dan siswa yang rentan. Sebaliknya, kaum konservatif menyambut baik langkah ini sebagai kemajuan signifikan dalam upaya mengurangi aparatur federal. Secara hukum, undang-undang federal telah melarang Departemen Pendidikan untuk mencampuri kurikulum dan metode pengajaran, karena wewenang tersebut memang milik negara bagian, yang menyediakan lebih dari 85 persen pendanaan sekolah umum.

Area-area kunci, seperti portofolio pinjaman mahasiswa senilai $1,6 triliun dan penegakan hak-hak di bawah Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika (IDEA), tetap berada di bawah yurisdiksi Departemen Pendidikan. Meskipun demikian, transfer lebih lanjut tidak dikecualikan. Para pendukung proses ini percaya bahwa desentralisasi akan menghasilkan inovasi yang lebih besar melalui kontrol lokal. Secara historis, upaya desentralisasi bukanlah hal baru; misalnya, Undang-Undang “Setiap Siswa Berhasil” (ESSA) membatalkan sistem akuntabilitas federal “Kemajuan Tahunan yang Memadai” (AYP), mengembalikan tanggung jawab kepada negara bagian.

Namun, pengalihan wewenang ini berpotensi menyebabkan variabilitas yang signifikan dalam standar akademik. Hal ini dapat mempersulit proses transisi siswa antar negara bagian, menimbulkan tantangan dalam menjaga keseragaman kualitas pendidikan di seluruh Amerika Serikat.