Laporan hak asasi manusia tahunan Departemen Luar Negeri AS untuk tahun 2025 telah menyoroti kekhawatiran yang signifikan di seluruh Eropa, dengan fokus khusus pada situasi di Rumania. Dokumen tersebut menguraikan penurunan umum dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia di beberapa negara Eropa.
Di Prancis, laporan tersebut mencatat adanya pembatasan yang ketat terhadap kebebasan berekspresi, yang diperparah oleh peningkatan insiden antisemitisme. Sementara itu, Inggris menghadapi pengawasan ketat terkait Undang-Undang Keamanan Daring (Online Safety Bill) yang baru, yang telah menuai kritik dari platform media sosial X milik Elon Musk. X menyatakan bahwa undang-undang tersebut berisiko melanggar kebebasan berbicara secara serius, namun pemerintah Inggris membantah klaim tersebut, menegaskan bahwa undang-undang tersebut justru melindungi kebebasan berekspresi.
Di Jerman, Wakil Presiden AS JD Vance menimbulkan kontroversi dengan pidatonya di Konferensi Keamanan Munich pada Februari 2025. Vance berpendapat bahwa kebebasan berekspresi di benua Eropa mengalami kemunduran, menyiratkan bahwa ancaman terbesar bagi demokrasi Eropa berasal dari dalam, bukan dari aktor eksternal seperti Rusia atau Tiongkok. Pernyataannya memicu tanggapan dari para pemimpin Jerman yang membela kedaulatan demokrasi mereka dan menolak campur tangan asing dalam urusan pemilihan umum mereka.
Situasi di Rumania digambarkan sebagai masalah korupsi pemerintah yang meresap dan sensor yang terus-menerus. Laporan tersebut menyatakan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam situasi hak asasi manusia di Rumania selama tahun tersebut. Terdapat laporan kredibel mengenai perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat oleh atau atas nama pemerintah. Selain itu, individu dan jurnalis dilaporkan mengalami penolakan akses terhadap informasi yang menjadi kepentingan publik. Kurangnya pengawasan yudisial dan akuntabilitas juga disebut-sebut telah merusak independensi dan imparsialitas sistem peradilan. Temuan ini menggarisbawahi perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia di Rumania dan di seluruh Eropa. Laporan Departemen Luar Negeri AS tahun 2025 ini menjadi pengingat akan tantangan berkelanjutan dalam menjaga dan mempromosikan hak-hak fundamental di berbagai negara, serta pentingnya dialog terbuka dan akuntabilitas dalam menghadapi isu-isu kompleks ini.