Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Donald Trump, telah memberlakukan sanksi keuangan baru terhadap Viviane Barci, istri Hakim Agung Brasil Alexandre de Moraes, sebagai kelanjutan dari tindakan sebelumnya yang dikenakan pada Moraes dan pejabat Brasil lainnya. Sanksi ini, yang diterapkan berdasarkan Global Magnitsky Act, membekukan aset Barci di Amerika Serikat dan melarang transaksi dengannya, serta menargetkan individu yang dituduh melakukan korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia berat. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Moraes telah menggunakan posisinya untuk mempersenjatai pengadilan, mengesahkan penahanan pra-sidang yang sewenang-wenang, dan menekan kebebasan berekspresi.
Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro dijatuhi hukuman 27 tahun tiga bulan penjara pada 11 September 2025, karena percobaan kudeta, memimpin organisasi kriminal bersenjata, dan merusak properti publik selama kerusuhan 8 Januari 2023 di Brasília. Persidangan yang berakhir pada 11 September 2025 ini dipimpin oleh Hakim Agung Alexandre de Moraes, yang sebelumnya juga telah dikenai sanksi oleh pemerintahan Trump.
Brasil menyatakan kemarahan mendalam atas sanksi tersebut, dengan Kementerian Luar Negeri Brasil menyebutnya sebagai "campur tangan yang tidak semestinya" dan "serangan terhadap kedaulatan negara." Mahkamah Agung Brasil menilai sanksi terhadap istri De Moraes "tidak adil" dan menegaskan kembali transparansi serta proses hukum dalam persidangan Bolsonaro.
Perkembangan ini menggarisbawahi meningkatnya ketegangan dalam hubungan Brasil-AS, dengan tindakan AS yang tampaknya merupakan upaya untuk memengaruhi proses dan hasil hukum di Brasil. Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengkritik persidangan Bolsonaro, menyebutnya sebagai "perburuan penyihir" dan mengancam akan memberlakukan tarif yang lebih tinggi terhadap Brasil sebagai tanggapan. Brasil, sebagai respons, menyatakan penolakannya terhadap campur tangan asing dan menegaskan kedaulatannya.
Selain sanksi terhadap istri Hakim Agung Moraes, Amerika Serikat juga mencabut visa enam pejabat Brasil lainnya, termasuk Jaksa Agung Jorge Messias. Tindakan ini memperluas sanksi AS terhadap peradilan Brasil dan menandai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sekutu demokratis AS. Brasil sedang menjajaki upaya hukum dan memperkuat hubungan perdagangan alternatif sebagai respons terhadap tekanan ekonomi ini. Eduardo Bolsonaro, putra Jair Bolsonaro, telah memperingatkan tentang kemungkinan sanksi AS lebih lanjut terhadap Brasil dan para hakim agungnya. Brasil juga menghadapi tantangan lain, seperti larangan Menteri Kesehatan Brasil Alexandre Padilha untuk menghadiri pertemuan di Washington karena pembatasan visa.