Amerika Serikat kembali menghadapi penutupan parsial pemerintahan pada 1 Oktober 2025. Situasi ini terjadi setelah Kongres gagal menyepakati undang-undang anggaran yang diperlukan untuk tahun fiskal 2026, yang menandai kali pertama penutupan terjadi dalam hampir tujuh tahun terakhir dan yang ketiga di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Ketegangan politik antara Partai Republik dan Demokrat menjadi akar masalah kebuntuan ini. Partai Republik mendesak pemotongan anggaran pada program-program yang dianggap tidak efisien, sementara Partai Demokrat berupaya melindungi layanan kesehatan dan sosial. Perbedaan prioritas ini menciptakan jalan buntu dalam negosiasi anggaran.
Dalam kondisi penutupan pemerintahan, banyak pegawai federal yang dirumahkan atau bekerja tanpa bayaran, tergantung pada klasifikasi peran mereka sebagai "esensial" atau "non-esensial". Hal ini berdampak pada berbagai layanan publik, termasuk operasional taman nasional, program nutrisi, dan layanan publik lainnya, yang mengganggu kelancaran operasional pemerintahan.
Secara historis, penutupan pemerintahan di AS bukanlah fenomena baru. Sejak tahun 1977, proses anggaran federal mengikuti tahun fiskal yang dimulai pada 1 Oktober. Kegagalan untuk menyepakati undang-undang pendanaan seringkali memaksa pemerintah untuk mengesahkan resolusi lanjutan (continuing resolutions) untuk pendanaan sementara. Misalnya, penutupan pemerintahan pada tahun 2013, yang disebabkan oleh perselisihan mengenai Undang-Undang Perawatan Terjangkau, berlangsung selama 16 hari dan merugikan perekonomian sekitar 24 miliar dolar.
Penutupan pemerintahan yang terlama tercatat terjadi pada Desember 2018 hingga Januari 2019, berlangsung selama 35 hari, yang menimbulkan kerugian ekonomi signifikan. Perkiraan dari Congressional Budget Office (CBO) menunjukkan bahwa penutupan pemerintahan parsial selama lima minggu pada 2018-2019 saja telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar $11 miliar, dengan $3 miliar di antaranya tidak dapat dipulihkan. Dampak ekonomi dari penutupan yang berkelanjutan dapat sangat membebani perekonomian AS, memengaruhi pasar tenaga kerja dan proyeksi suku bunga.
Saat ini, negosiasi masih berlangsung di Kongres untuk mencari solusi atas kebuntuan anggaran ini. Hasil dari diskusi tersebut akan menentukan durasi dan dampak penuh dari penutupan pemerintahan ini. Para pemimpin Kongres, seperti Ketua DPR Mike Johnson dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, saling melontarkan pernyataan terkait tanggung jawab atas penutupan ini, mencerminkan polarisasi politik yang mendalam.
Penutupan ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja federal, dengan perkiraan CBO bahwa sekitar 750.000 pegawai dapat dirumahkan, dengan biaya kompensasi harian sekitar $400 juta. Meskipun pegawai esensial akan tetap bekerja, mereka tidak akan menerima gaji hingga kesepakatan tercapai. Layanan seperti pemrosesan paspor dan visa, serta inspeksi pangan, diperkirakan akan melambat atau ditunda.