Perdebatan mengenai regulasi kecerdasan buatan (AI) di Australia semakin memanas, dengan serikat pekerja menyerukan perjanjian implementasi AI yang ketat untuk melindungi tenaga kerja, sementara kelompok bisnis memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat menghambat inovasi.
Dewan Serikat Pekerja Australia (ACTU), yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Joseph Mitchell, mengusulkan 'Perjanjian Implementasi AI' yang akan mewajibkan pengusaha untuk berkonsultasi dengan karyawan sebelum memperkenalkan teknologi AI baru. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan pekerjaan, pengembangan keterampilan, pelatihan ulang, transparansi dalam penggunaan teknologi, serta perlindungan privasi dan data, dengan prinsip "tidak ada keputusan tentang kami tanpa kami".
Di sisi lain, kelompok industri seperti Australian Industry Group (Ai Group), yang diwakili oleh Chief Executive Innes Willox, menyuarakan keprihatinan bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat berdampak negatif pada inovasi, produktivitas, dan perekonomian secara keseluruhan.
Bendahara Jim Chalmers menyatakan komitmennya untuk mencari "jalan tengah yang masuk akal" dalam regulasi AI, mengakui kekhawatiran pekerja namun juga menekankan potensi AI untuk meningkatkan produktivitas, yang diperkirakan dapat menambah lebih dari $116 miliar pada aktivitas ekonomi Australia selama dekade mendatang.
Perdebatan ini semakin mengemuka dalam Rapat Peninjauan Reformasi Ekonomi yang diselenggarakan di Canberra dari 19 hingga 21 Agustus 2025, yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Meskipun hasil spesifik bersifat rahasia, diskusi tersebut menyoroti ketegangan yang berkelanjutan antara serikat pekerja dan kelompok bisnis mengenai pendekatan terbaik untuk regulasi AI.
Sebuah laporan dari Tech Council of Australia (TCA) menunjukkan bahwa 93% pekerja Australia optimis terhadap adopsi AI di tempat kerja, percaya AI akan meningkatkan pekerjaan mereka. Namun, survei oleh Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA) terhadap lebih dari 700 pekerja menunjukkan kekhawatiran tinggi, dengan 93% setuju bahwa intervensi pemerintah yang lebih besar diperlukan untuk mengatur AI. MEAA juga melaporkan bahwa 94% responden percaya perusahaan teknologi harus membayar untuk konten yang digunakan melatih AI, dan 78% yang karyanya digunakan tidak memberikan persetujuan atau kompensasi.
Sebagai upaya menjembatani perbedaan ini, ACTU dan Tech Council dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal untuk mengembangkan model kompensasi bagi kreator atas konten yang digunakan untuk melatih AI, sebuah langkah yang dipandang signifikan dalam memastikan inovasi AI menghargai kontribusi pekerja kreatif.
Perkembangan ini menegaskan bahwa Australia berada di persimpangan jalan dalam menentukan masa depan regulasi AI, dengan pendekatan yang seimbang yang menghargai perlindungan pekerja sekaligus mendorong inovasi menjadi kunci untuk memastikan manfaat luas bagi seluruh masyarakat Australia.