New Delhi menjadi tuan rumah dialog penting pada 19 Agustus 2025, di mana Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval memimpin putaran ke-24 Dialog Perwakilan Khusus mengenai Pertanyaan Perbatasan.
Pertemuan ini menghasilkan terobosan signifikan dalam hubungan bilateral kedua negara, yang ditandai dengan tercapainya konsensus sepuluh poin yang mencakup berbagai bidang krusial, termasuk manajemen perbatasan, kerja sama ekonomi, dan pertukaran antar masyarakat. Kesepakatan ini mencakup pembentukan mekanisme kelembagaan baru untuk manajemen perbatasan di Sektor Timur dan Tengah, serta pembentukan Kelompok Ahli untuk delimitasi perbatasan "panen awal". Protokol de-eskalasi militer dan komunikasi juga disepakati, menandakan upaya bersama untuk menjaga ketenangan di wilayah perbatasan yang selama bertahun-tahun dilanda ketegangan, terutama sejak bentrokan Lembah Galwan pada tahun 2020.
Selain itu, pasar perdagangan perbatasan kembali dibuka, dan penerbangan langsung antar kedua negara dijadwalkan akan dilanjutkan. Ziarah umat India ke Gunung Kailash dan Danau Manasarovar juga akan diperluas, yang merupakan bagian dari upaya pemulihan hubungan pasca-pandemi dan membaiknya hubungan bilateral. Lebih lanjut, kedua belah pihak sepakat untuk memfasilitasi visa dan meningkatkan pertukaran media, serta memperkuat kerja sama pada sungai lintas batas. Tiongkok berkomitmen untuk berbagi informasi hidrologi selama keadaan darurat, sebuah langkah yang menunjukkan peningkatan kepercayaan dan kerja sama praktis.
Kesepakatan ini juga mencakup penegasan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah perbatasan, serta upaya untuk mencari kerangka penyelesaian pertanyaan perbatasan yang adil, masuk akal, dan dapat diterima bersama, sejalan dengan prinsip-prinsip pemandu politik yang disepakati pada tahun 2005. Di tengah upaya stabilisasi hubungan ini, muncul pula dinamika regional. Nepal telah menyuarakan protes terkait kesepakatan India-Tiongkok mengenai Jalur Lipulekh, mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari teritori Nepal. Namun, India menanggapi klaim tersebut dengan menyatakan bahwa posisi historisnya konsisten dan jelas, menekankan bahwa perdagangan melalui Jalur Lipulekh telah berlangsung sejak 1954 dan terganggu dalam beberapa tahun terakhir karena pandemi serta perkembangan lainnya. Penolakan India terhadap klaim teritorial Nepal tersebut didasarkan pada argumen bahwa klaim tersebut tidak dibenarkan atau tidak didasarkan pada fakta sejarah.
Kesepakatan ini terjadi di tengah tekanan ekonomi global yang signifikan, yang mendorong kedua negara untuk mencari stabilitas dan kerja sama yang lebih besar, serta bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik India-Tiongkok pada tahun 2025. Secara keseluruhan, konsensus sepuluh poin ini merupakan pencapaian diplomatik yang substansial, mengisyaratkan potensi de-eskalasi ketegangan dan fokus baru pada kerja sama praktis. Keberhasilan implementasi poin-poin kesepakatan ini, serta pengelolaan isu-isu yang melibatkan pihak ketiga seperti Nepal, akan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan dan memfasilitasi hubungan yang lebih stabil dan konstruktif di masa depan.