Pada tanggal 10 Oktober 2025, tepat pada tengah hari, pukul 12:00 waktu setempat, gencatan senjata yang telah lama dinantikan antara Tentara Pertahanan Israel (IDF/ЦАХАЛ) dan faksi Hamas resmi berlaku di Jalur Gaza. Momen penting ini merupakan puncak dari upaya diplomatik yang sangat intens, di mana Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Turki memainkan peran mediator yang krusial. Kompromi yang berhasil dicapai ini menandai pergeseran signifikan, yakni dari fase konfrontasi aktif menuju implementasi kesepakatan yang bertujuan untuk menstabilkan kondisi di kawasan tersebut.
Menyusul berlakunya perjanjian tersebut, IDF segera memulai pergeseran pasukan ke garis operasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah ini merupakan bagian integral dari tahap awal rencana perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Juru bicara IDF, Avichai Adrai, membenarkan dimulainya penarikan pasukan. Meskipun demikian, Komando Selatan Tentara Pertahanan Israel menegaskan bahwa mereka tetap siaga penuh untuk merespons secara cepat terhadap ancaman langsung apa pun yang mungkin timbul.
Secara paralel, Kementerian Dalam Negeri Gaza mengumumkan pengerahan personel mereka ke wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh unit-unit Israel, dengan tujuan utama memulihkan ketertiban sipil. Inti dari kesepakatan yang telah disetujui oleh pemerintah Israel ini mencakup dua komponen utama: penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Gaza dan proses pertukaran tahanan.
Perwakilan Hamas, Khalil al-Hayya, menyatakan bahwa gerakan tersebut telah menerima jaminan dari para mediator mengenai pengakhiran perang secara menyeluruh dan final. Sebagai bagian dari pertukaran, Israel telah menyetujui pembebasan 250 narapidana Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 individu yang ditahan pasca 7 Oktober 2023. Kelompok yang dibebaskan ini mencakup semua wanita dan anak di bawah umur. Sebagai imbalannya, semua sandera Israel yang masih ditahan diharapkan dibebaskan dalam kurun waktu 72 jam setelah kesepakatan ini disahkan. Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengonfirmasi perkembangan ini melalui platform X, menulis: "Batas waktu 72 jam untuk pembebasan sandera sudah dimulai."
Selain isu keamanan dan pertukaran tahanan, perjanjian ini juga mengatur dimulainya segera pengiriman bantuan kemanusiaan skala penuh, serta pembukaan kembali Pos Pemeriksaan Rafah untuk lalu lintas dua arah. Komunitas internasional menyambut baik langkah ini sebagai tonggak harapan menuju perdamaian. Perdana Menteri Georgia, Irakli Kobakhidze, secara khusus menyoroti peran penting diplomasi dalam mencapai titik balik ini. Untuk memastikan kepatuhan terhadap rezim gencatan senjata, personel militer Amerika Serikat dijadwalkan tiba di kawasan tersebut untuk bergabung dengan kelompok pemantauan internasional.